PDIP Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Pengamat: Parpol yang Jadi Lawan Orde Baru

Ringkasan Berita:

• Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2025.
• Munculnya nama Soeharto lantas mendapatkan perhatian, termasuk dari PDIP yang menyuarakan penolakan.
• Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai penolakan yang disuarakan PDIP merupakan hal yang wajar.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun 2025 kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Salah satu nama yang mendapatkan gelar pahlawan tersebut, adalah Presiden ke-2 RI Soeharto.

Munculnya nama Soeharto lantas mendapatkan perhatian, termasuk dari PDI Perjuangan (PDIP) yang menyuarakan penolakan.

Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai penolakan yang disuarakan PDIP merupakan hal wajar.

Pasalnya, dulu partai politik (parpol) berlambang banteng itu merupakan lawan dari pemerintahan Soeharto.

Hal itu disampaikan Arif dalam acara On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Selasa (11/11/2025).

"Saya kira sikap PDIP itu menjadi wajar karena PDIP merupakan partai politik yang menjadi lawan dari Orde Baru dan ketika Orde Baru sempat dikuyo-kuyo dan kemudian akhirnya tumbang juga," ujarnya.

Arid menyebut, pemberian gelar pahlawan nasional berarti membenarkan kebijakan Soeharto pada saat era Orde Baru sehingga penolakan PDIP merupakan langkah yang sesuai dengan ideologi partai.

"Kalau kemudian gelar itu diberikan pada Pak Harto, tentu ini menjustifikasi dari kebijakan-kebijakan Pak Harto dan karena itu sikap politik dari PDIP saya kira secara garis ideologi sudah benar dan tepat," terang Analis Politik Arif Nurul Imam.

Sikap PDIP

Sebelumnya, PDIP menyatakan, menerima gelar pahlawan bagi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis serikat buruh independen Marsinah, kecuali kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan, partainya menolak gelar pahlawan pada Soeharto. 

Baca juga: Soeharto dan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional, Pengamat: Ini Kontradiksi

Pasalnya, menurut Guntur, pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi 1998. 

“Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” kata Guntur Romli kepada Tribunnews.com, Selasa.

Guntur menyebut, seharusnya Negara/Pemerintah menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan gelar pahlawan dan tunjangan tahunan, belum lagi proses pengadilan HAM berat.