KPK Buka Penyelidikan Baru Dana Haji BPKH, Terpisah dari Skandal Kuota: Siapa Bermain?

Ringkasan Berita:

• Kasus korupsi kuota haji masih bergulir, KPK temukan fakta permulaan dugaan pidana.
• Dana haji umat disorot, penyelidikan baru KPK libatkan BPKH dengan dugaan penyalahgunaan.
• Dugaan permainan lelang fasilitas haji mencuat, publik bertanya siapa bermain di baliknya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan tengah mendalami dugaan korupsi baru terkait penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Penyelidikan ini dipastikan terpisah dari skandal alokasi kuota haji 2023–2024 yang saat ini sudah masuk tahap penyidikan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan kasus baru ini masih dalam tahap penyelidikan.

“(Perkara) terpisah,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Dana Umat Jadi Sorotan

Informasi yang diterima KPK menyoroti dugaan penyalahgunaan dana kemaslahatan umat.

Dana ini merupakan alokasi dari setoran haji yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial.

Salah satu laporan menyebut bantuan ambulans yang dalam tempo satu tahun logonya dicopot dan diduga beralih menjadi milik pribadi oknum.

Asep Guntur mengakui adanya informasi terkait dugaan tersebut.

“Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” ujar Asep.

Fasilitas Jemaah Haji Dipertanyakan

Selain itu, KPK juga memeriksa proses pengadaan fasilitas jemaah haji di Arab Saudi, mencakup akomodasi, katering, dan transportasi.

“Nanti juga sekalian kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya, akomodasinya, kateringnya, kemudian juga terhadap transportasinya, karena ada tiga bagian itu,” jelas Asep.

KPK menerima informasi tambahan terkait dugaan pengumpulan dana pengiriman barang-barang jemaah haji.

Mekanisme kerja sama dengan perusahaan ekspedisi, baik PT Pos maupun swasta, akan ditelusuri.

Baca juga: Sosok Mustafa Yasin, Anggota DPRD Gorontalo Tersangka Kasus Haji Ilegal, Hartanya Minus Rp878 Juta

Dugaan Permainan Lelang

Salah satu fokus KPK adalah proses lelang (bidding, yakni proses penawaran harga untuk memenangkan kontrak) fasilitas haji, di mana Indonesia bersaing dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Berapa jumlah yang digunakan uang untuk bidding, berapa pemenang di sana sebetulnya. Nah, itu juga akan kita susuri,” ucap Asep.