BPKH Buka Suara Soal Penyelidikan Baru KPK, Sebut Dana Haji Aman dan Klarifikasi Isu Kargo

KPK juga menyoroti proses lelang atau bidding untuk mendapatkan fasilitas tersebut, di mana Indonesia bersaing dengan negara lain. 

Asep mempertanyakan potensi kecurangan dalam kesesuaian antara uang yang disediakan dengan kualitas fasilitas yang didapat.

"Jangan sampai di sini uang yang disediakan besar, tapi ternyata di sana pada saat dilakukan bidding, nanti pemenang lelangnya justru menang yang paling jelek, harganya malah tinggi. Sebagiannya kemana? Itu yang sedang kita dalami juga," sambung Asep.

Salah satu poin yang disorot KPK adalah informasi terkait dugaan pengumpulan dana pengiriman barang-barang jemaah haji.

Terkait isu ini, BPKH memberikan klarifikasi mengenai posisi BPKH Limited, anak perusahaannya di Arab Saudi, dalam layanan kargo haji 1446 H.

BPKH menegaskan bahwa BPKH Limited bukanlah penyelenggara jasa kargo dan tidak melakukan aktivitas operasional pengangkutan barang jemaah.

Menurut BPKH, dalam kerja sama tersebut, BPKH Limited hanya berperan sebagai mitra lokal (local partner) bagi beberapa perusahaan Indonesia yang memiliki izin usaha jasa pengiriman barang dari Arab Saudi.

"Sesuai kontrak yang berlaku, peran dan tanggung jawab BPKH Limited terbatas serta tidak mencakup kegiatan operasional kargo. Dengan demikian, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman atau permasalahan operasional lainnya," jelas BPKH dalam rilisnya.

BPKH menambahkan, BPKH Limited didirikan untuk mendukung investasi langsung BPKH dalam ekosistem haji dan umrah di Arab Saudi. 

Baca juga: KPK Buka Penyelidikan Baru Dana Haji BPKH, Terpisah dari Skandal Kuota: Siapa Bermain?

Seluruh keuntungannya akan dikembalikan kepada BPKH sebagai nilai manfaat untuk membantu pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).