Celios Sebut Indonesia Baru Siap Redenominasi Rupiah 8-10 Tahun ke Depan, Sentil Program Pemerintah

"Roadmap ini jangan terburu-buru, karena kita tahu banyak sekali program pemerintah, contohnya MBG sampai saat ini belum punya roadmap yang jelas dan bagaimana cara evaluasinya. Banyak sekali kontroversi di luar sana dan juga banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat," paparnya.

Dyah pun menegaskan, redenominasi rupiah ini jangan sampai terulang kembali seperti persoalan program MBG tersebut.

Sebab, kebijakan redenominasi itu merupakan langkah besar untuk Indonesia guna memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, jadi bukan hanya tentang menyederhanakan angka saja.

"Kita enggak mau kejadian itu terulang, apalagi ini adalah sebuah langkah besar Indonesia untuk melakukan redenominasi, karena ini bukan hanya tentang menghilangkan nol saja, tetapi juga ini adalah langkah besar pemerintah untuk dianggapnya adalah memperkuat kepercayaan investor dan juga langkah untuk menggapai ekonomi 8 persen," ujar Dyah.

Jika kebijakan redenominasi ini buru-buru diterapkan, kata Dyah, dikhawatirkan akan mengakibatkan inflasi dan berpengaruh buruk pada pertumbuhan ekonomi, di mana hal tersebut justru menambah beban masyarakat.

Dyah lantas menegaskan, proses redenominasi rupiah masih perlu proses panjang dan perencanaan matang.

"Kalau misalnya redenominasi ini yang terburu-buru dan gagal, ini bisa mengakibatkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan lesu. Ini akan mengakibatkan beban tambahan bagi masyarakat, terutama pada saat ini inflasi stabil dan rendah di Indonesia ini belum tercapai."

"Pasar valuta asing juga kita masih terkungkung oleh US dollar dan juga keuangan publik dan perbankan saat ini juga masih dalam gejolak karena baru pergantian pemerintahan. Jadi prosesnya masih panjang, masih diperlukan adanya audit, stress test, dan juga adanya banyak evaluasi dan pembelajaran yang harus diambil dari berbagai negara di dunia," jelasnya.

Meski demikian, Dyah juga tetap berkeyakinan bahwa pemerintah pastinya sudah memikirkan untung ruginya jika memang redenominasi rupiah ini benar-benar diterapkan ke depannya.

Hanya saja, Dyah berharap, jika kebijakan tersebut diterapkan nanti, dampak positifnya harus lebih banyak dirasakan oleh masyarakat.

"Pasti pemerintah juga sudah memikirkan untung ruginya, ada efek apa nantinya secara ke depannya bagi masyarakat. Tetapi kami harap, kalau misalnya ini akan diberlakukan dan juga akan terdampak lebih banyak ke masyarakat dalam UMKM."

Baca juga: Ekonom Nilai Redenominasi Rupiah Tak Mendesak, tapi Bisa Basmi Money Laundry hingga Korupsi

"Mungkin ada program dukungan teknis seperti insentif sendiri untuk masyarakat yang terkena kebijakan tersebut ataupun adanya evaluasi secara berkala," katanya.

Dyah juga berharap, dalam hal ini pemerintah tidak membuat keputusan sendiri dan tetap melibatkan masyarakat untuk berdiskusi, mengingat keputusan redenominasi rupiah ini merupakan langkah besar pemerintah yang akan berpengaruh kepada seluruh rakyat.

"Saya harap pemerintah ini tidak memutuskan kebijakan ini secara sendirian atau sendiri-sendiri saja, tapi juga ada public hearing oleh masyarakat dan juga adanya deliberative public discussion yang terbuka untuk masyarakat."

"Dan juga mengambil keputusan ini tidak dalam waktu 1 malam ataupun di malam hari ketika masyarakat ini sedang terlelap, karena ini adalah langkah besar dan juga yang dipertaruhkan adalah seluruh masyarakat Indonesia," tegas Dyah.

Kebijakan Redenominasi Rupiah Wewenang Siapa?