Gelar Pahlawan Soeharto, Guntur Romli Tegaskan Sikap PDIP Tak Ganggu Hubungan Prabowo dan Megawati

"Kalau saya tidak tahu sikap dari [Mbak Puan]. Yang jelas, ketika kita bicara soal sikap partai, sudah jelas bahwa partai itu menolak  Soeharto sebagai pahlawan," ujar Guntur.

"Saya lihat, beliau kan ada acara melayat ke Semarang, kemudian juga kunjungan ke luar negeri."

Guntur juga menyebut, penolakan terhadap gelar pahlawan nasional Soeharto sudah pasti ada di DNA atau ibaratnya, informasi genetik, PDIP.

Sebab, PDIP lahir dari rahim penindasan yang terjadi pada masa Orde Baru, dan memiliki jati diri yang pro demokrasi dan anti penindasan.

Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah diselimuti pertentangan dari berbagai pihak.

Kontroversi besar membayangi gelar tersebut, lantaran Soeharto disebut memiliki rekam jejak yang kelam selama Orde Baru (1966-1998) yang dipimpinnya.

Misalnya, dugaan pelanggaran HAM berat seperti pembantaian 1965-1966, penembakan misterius (Petrus), Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga penghilangan paksa aktivis 1997-1998, serta kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejumlah kritikus menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto melanggar semangat Reformasi 1998 dan bertentangan dengan dua ketetapan MPR RI, yakni:

• Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang secara eksplisit menyebut mantan Presiden Soeharto. Meski akhirnya, nama Soeharto dicabut dari Tap MPR ini pada September 2024.
• Tap MPR Nomor V/MPR/2000 yang mengidentifikasi penyebab krisis bangsa seperti ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan KKN.
  Adapun pihak-pihak yang menyuarakan penolakan terhadap gelar pahlawan nasional untuk Soeharto meliputi sejumlah lembaga, tokoh publik, aktivis, maupun massa yang berdemonstrasi.

Sementara, ada aktivis, tokoh, dan lembaga yang melayangkan penolakan dan kritikan tajam terhadap gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Seperti, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Wakil Ketua DPR RI sekaligus kader PDIP Andreas Hugo Pareira, sejarawan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asvi Warman Adam, jaringan GUSDURian, hingga Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis.

(Tribunnews.com/Rizki A.)