Soroti Ketidakadilan dalam Kasus Ijazah, Kuasa Hukum Roy Suryo: Polisi Cuma Fokus Bukti dari Jokowi

Ringkasan Berita:

• Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan perdana dengan status tersangka kasus ijazah Jokowi pada Kamis (13/11/2025) hari ini.
• Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyoroti ketidakadilan dalam polemik keabsahan ijazah Jokowi.
• Menurutnya, polisi selama ini hanya fokus pada bukti-bukti yang dimiliki Jokowi selaku pelapor.

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum pakar telematika Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, kembali menyoroti ketidakadilan dalam polemik keabsahan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Adapun Roy Suryo menjadi satu dari delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan pencemaran nama baik/fitnah buntut tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi, Jumat (7/11/2025).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu bersama ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma diagendakan penyidik untuk menjalani pemeriksaan perdana dengan status tersangka pada Kamis (13/11/2025) pukul 10.00 WIB.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bhudi Hermanto.

"Sementara tiga tersangka itu yang dijadwalkan (pemanggilan) pada Kamis," kata Bhudi Hermanto, Senin (10/11/2025).

Ketiganya pun memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, Kamis hari ini.

Roy Suryo hadir di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.16 WIB dengan mengenakan jaket hitam.

Sementara itu, Rismon memakai jas abu-abu dengan dalaman berwarna merah.

Adapun Tifa sudah lebih dulu tiba daripada Roy dan Rismon, sebagaimana pantauan langsung Tribunnews di Mapolda Metro Jaya.

Kuasa Hukum Roy Suryo Tantang Polisi Adu Bukti dan Soroti Ketidakadilan dalam Kasus Ijazah Jokowi

Di sela-sela agenda pemeriksaan Roy Suryo c.s., Ahmad Khozinudin menantang polisi untuk adu bukti.

Baca juga: Roy Suryo Bantah Edit Foto Ijazah Jokowi: Harusnya Kader PSI yang Dikejar Pasal 32 dan 35 UU ITE

Sebagai informasi, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkap pihaknya telah menyita 723 barang bukti untuk dianalisis oleh tim gabungan forensik.

Salah satu alat bukti tersebut adalah dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi sah dan asli.

Penyidik juga memeriksa 130 saksi dan 22 ahli, mulai dari pidana, ITE, bahasa, sosiologi hukum, komunikasi sosial, hingga forensik digital, sebagaimana disampaikan saat konferensi pers penetapan Roy Suryo cs sebagai tersangka, Jumat (7/11/2025) lalu.

Tentang alat bukti tersebut, Ahmad juga menegaskan bahwa Roy Suryo, Rismon, dan Tifa juga membawa barang bukti.

Ia menantang polisi untuk adu bukti di ruang pemeriksaan.

Menurut Ahmad, polisi berlaku tidak adil karena selama ini hanya fokus pada bukti-bukti yang dimiliki Jokowi selaku pelapor.

"Pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting, terutama penyidik harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil untuk kita adu bukti," seru Ahmad saat berbicara kepada awak media di Mapolda Metro Jaya, Kamis.

"Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti. [Memeriksa] ratusan saksi, puluhan ahli."

"Sementara dari Mas Roy, Pak Rismon, dan dokter Tifa masing-masing juga bawa bukti hari ini."

"Kita adu secara terbuka di dalam ruang-ruang pemeriksaan supaya ini tidak menjadi teka-teki."

"Karena selama ini polisi hanya fokus kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor yaitu Jokowi."

"Sementara bukti-bukti yang menjadi kekuatan utama para tersangka ya Mas Roy, Pak Rismon, dokter Tifa sama sekali belum disentuh oleh penyidik."

"Jadi kami minta polisi harus memberikan prioritas kepada tiga orang ini untuk kita adu bukti di dalam."

Delapan Tersangka, Dua Klaster

Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Kedelapan tersangka tersebut dibagi menjadi dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda, yakni sebagai berikut.

• Klaster pertama dengan tersangka Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, M Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dijerat dengan Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE.
• Klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma dijerat dengan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1, Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat 4, Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

Sementara, pasal UU ITE yang dijeratkan pada dua klaster tersebut berkaitan dengan mengubah, manipulasi, menghasut, mengajak hingga menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian, serta menyerang orang dengan cara menuduh.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, pembagian klaster ini ditetapkan berdasarkan perbuatan delapan tersangka itu.

“Dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka. Jadi, clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan,” kata Iman, Jumat (7/11/2025). 

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa Roy Suryo c.s. telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit atau manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi.

"Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik," kata Irjen Asep dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat lalu.

(Tribunnews.com/Rizki A./Reynas Abdila)