Akademisi Sebut Hanya Pengadilan yang Berwenang Nyatakan Ijazah Jokowi Palsu

Ringkasan Berita:

• Ahli hukum Sukoco menegaskan hanya pengadilan yang berwenang menyatakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
• Ia menilai tuduhan ijazah palsu tidak masuk akal dan mencederai reputasi Universitas Gadjah Mada (UGM), serta menegaskan presiden tidak wajib membuka dokumen pribadinya karena bukan badan publik.
• Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka penyebar hoaks ijazah palsu Jokowi dan menjerat mereka dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan UU ITE.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli hukum dari Universitas Dirgantara, Sukoco, menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk kesalahpahaman terhadap prinsip hukum dan tata kelola informasi publik. 

Dia menekankan, satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan suatu dokumen palsu atau tidak adalah pengadilan, bukan opini individu di media sosial.

Isu tersebut kini berujung pada proses hukum.

Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik, antara lain Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Rohyani (KTR), M Rizal Fadillah (MRF), Rustam Effendi (RE), Damai Hari Lubis (DHL), Roy Suryo (RS), Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), dan Tifauzia Tyassuma (TT).

Sukoco menilai sejak awal bahwa tudingan terhadap ijazah Jokowi tidak masuk akal. 

Sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), ia menilai narasi itu mencederai kehormatan lembaga pendidikan yang memiliki reputasi akademik tinggi.

Ia mengingatkan pentingnya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam sistem hukum Indonesia.

"Ada orang yang menuduh Ijazah mantan presiden palsu, dia mengaku sudah mengecek ini palsu 100 persen palsu. Padahal di dalam hukum pidana, ada asas yang namanya presumption of innocence atau praduga tidak bersalah, hanya pengadilan yang bisa menyatakan seseorang itu bersalah. Istilah dokumen palsu atau ijazah palsu itu harus dibuktikan pengadilan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini palsu,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Jerat Hukum Pasca Penetapan Status Tersangka’ di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Sukoco menjelaskan, dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kewajiban untuk menyediakan informasi publik berada di tangan badan publik, bukan individu. 

Menurutnya, seorang presiden, baik saat menjabat maupun setelah purna tugas, tidak memiliki kewajiban pribadi untuk membuka dokumen pribadinya.

"Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang 14 tahun 2008, yang wajib menyiapkan informasi publik itu bukan perorangan, tapi badan publik. Pak Jokowi dulu presiden, tapi ketika isu digulirkan, dia adalah bukan lagi presiden, dia adalah persona. Maka, tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya palsu atau tidak,” ujar Sukoco.

Dia menilai, kegaduhan publik yang timbul juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme hukum dalam pengelolaan informasi publik.

"Siapa pun itu harus mengajukan kepada badan publik. Nah, kemudian kalau badan publik itu tidak mau menunjukkan, maka salurannya adalah ke Komisi Informasi Publik. Jadi orang itu tidak bisa langsung, ‘wah, itu palsu’. Tidak bisa,” katanya.

Sementara itu, Ahli Bahasa dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Mochamad Nuruz Zaman, menilai penggunaan istilah “ijazah palsu” dalam perdebatan publik merupakan bentuk pembingkaian bahasa (framing linguistik) yang sarat makna negatif.