Kepercayaan Publik Meningkat, Reformasi Polri Mulai Berdampak

Ringkasan Berita:

• Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri sebesar 76,2 persen 
• Reformasi yang dijalankan Polri kali ini terasa lebih konkret
• Tantangan reformasi terbesar justru ada pada tahap menjaga momentum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri sebesar 76,2 persen berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dilansir pada Kamis (13/11/2025).

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi mengatakan peningkatan kepercayaan tersebut Polri mampu memulihkan legitimasi.

"Angka ini bukan sekadar refleksi dari keberhasilan komunikasi publik atau perbaikan citra, melainkan bukti bahwa Polri mampu bekerja dengan cepat, terukur, dan adaptif dalam memulihkan legitimasi institusi pasca ujian berat kerusuhan Agustus 2025," kata Haidar Alwi, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, dalam waktu singkat, Polri menunjukkan kemampuan membalikkan tekanan opini publik, mengembalikan rasa percaya masyarakat, dan memastikan kembali posisi sebagai salah satu pilar utama keamanan nasional.

"Keberhasilan ini tidak terjadi secara spontan. Di baliknya terdapat peran strategis Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai mesin penggerak perubahan dari dalam," tutur Haidar Alwi.

Tim ini bukan hanya simbol reformasi, melainkan instrumen manajerial yang memastikan setiap lini organisasi bergerak serempak menuju ke arah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Meskipun tim tersebut baru dibentuk sekira 3-4 pekan sebelum survei Litbang Kompas dilaksanakan, sesungguhnya Kapolri telah mengambil langkah reformasi sejak satu atau dua hari pasca kerusuhan. Bagaimana mengendalikan situasi, memberikan keadilan bagi korban, serta menindak pelaku secara transparan," jelas Haidar Alwi.

Ia menilai, reformasi yang dijalankan Polri kali ini terasa lebih konkret. Terlihat dalam peningkatan kualitas pelayanan administratif, respon cepat terhadap laporan masyarakat, dan peningkatan sikap humanis aparat di lapangan.

Polri tidak lagi sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memperbaiki cara mereka dipersepsikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Yang menarik, peningkatan kepercayaan masyarakat terjadi di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparat. Di era keterbukaan informasi, satu kesalahan kecil dapat langsung viral dan menciptakan krisis reputasi.

"Polri menyadari hal ini, dan dengan kepemimpinan yang lebih terbuka, institusi ini justru menjadikan kritik sebagai bahan bakar perubahan. Di bawah kendali Kapolri, strategi komunikasi Polri kini lebih tangkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, bukan defensif," ungkapnya.

Pendekatan seperti ini berhasil meredam narasi negatif yang sempat mendominasi pasca-kerusuhan. Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri mampu berbenah dengan cepat dan nyata.

Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Masyarakat yang percaya, meski meningkat, tetap bersifat dinamis. Ia harus dijaga melalui konsistensi perilaku dan kebijakan.

Polri tidak boleh terjebak dalam euforia angka survei. Tantangan reformasi terbesar justru ada pada tahap menjaga momentum. Memastikan bahwa yang telah dimulai tidak berhenti pada fase pemulihan citra, tetapi benar-benar melembaga menjadi budaya kerja baru.

"Kedisiplinan, integritas, dan transparansi harus terus dijaga sebagai semangat baru Polri yang modern dan fokus pada kepentingan rakyat," ujar Haidar Alwi.

Kritik publik tidak perlu dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme sosial yang membantu Polri tetap relevan dan akuntabel. Keterbukaan terhadap kritik inilah yang akan membedakan Polri lama dan Polri baru.

Ke depan, Polri perlu memperkuat pengawasan internal yang lebih independen, memperluas kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, serta mempercepat digitalisasi layanan publik agar transparansi dapat terjamin secara sistemik.

Pemulihan kepercayaan masyarakat pasca krisis adalah bukti ketangguhan Polri sebagai institusi negara yang mampu beradaptasi di tengah tekanan sosial dan politik. Namun pencapaian ini hanya akan terjamin bila semangat perbaikan dijaga secara berkesinambungan.

"Polri hari ini telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan nyata. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa perubahan tersebut menjadi permanen. Bahwa Polri tidak hanya dipercaya karena berhasil memperbaiki citra, tetapi karena benar-benar menjadi simbol keadilan, menjaga, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Haidar Alwi.

Riset tentang persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja kepolisian itu dilakukan pada bulan Oktober 2025. 

Survei ini sendiri menggunakan metode sampling Multistage Random Sampling yang melakukan pengumpulan data sejak tanggal 9 hingga 16 Oktober 2025.  

Data kuantitatif didapatkan melalui survei tatap muka atau Face to Face yang dilaksanakan di 38 Provinsi Indonesia. Adapun responden sebanyak 1.200 orang masyarakat umum.  

Responden survei sendiri dalam rentang usia 17 sampai 65 tahun untuk pria dan wanita.  

Reformasi Polri 

Komisi Percepatan Reformasi Polri diberitakan sebelumnya menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).  

Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie yang dihadiri seluruh anggota. 

Kepada wartawan, Jimly menjelaskan rapat perdana ini membahas pola kerja tim selama tiga bulan ke depan termasuk agenda dan sasaran yang akan dicapai. 

“Hari ini kami membahas cara bekerja selama tiga bulan, harapannya nanti hasilnya berupa kebijakan ke depan yang akan dilaporkan kepada Presiden," tuturnya. 

Selama tiga bulan ke depan, tim komisi menjadwalkan rapat maraton dengan pertemuan rutin setiap pekan.  

Jimly menambahkan, pihaknya juga akan membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait reformasi Polri. 

Misalnya dari kalangan akademisi di kampus, BEM mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga jaringan LSM.  

"Semua kelompok yang punya kepentingan dan aspirasi akan kami dengarkan dalam rangka reformasi Polri,” jelasnya. 

Jimly menyebutkan, sebelum Kamis mendatang, komisi akan kembali menggelar rapat persiapan untuk pelaksanaan public hearing pertama. 

Termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka usulkan. 

Kemudian tim akan mengkaji semua masukan agar dalam dua bulan pertama sudah bisa dirumuskan rekomendasi dan kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian. 

Untuk hal-hal yang bersifat quick win dan berkaitan dengan masalah internal polisi akan dilaporkan. 

Jimly menyampaikan bahwa hal itu nantinya akan disampaikan langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga mengemban tugas sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.   

"Kami akan merekomendasikannya langsung ke internal Polri,” ujarnya. 

Baca juga: Survei Litbang Kompas Oktober 2025: Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri Meningkat

Jimly menegaskan, Kapolri akan menjadi penghubung antara hasil kerja Komisi Reformasi dengan jajaran internal Polri.