Politisi Demokrat Benny K Harman: Pilkada Langsung Selama Ini Berjalan Aman dan Damai

Ringkasan Berita:

• Benny K Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, menanggapi wacana pilkada dipilih DPRD sebagai ajakan serius untuk diskursus lebih lanjut.
• Ia menegaskan bahwa pilkada langsung adalah keniscayaan karena merupakan perintah konstitusi dan sejalan dengan kehendak rakyat (the will of the people).
• Pilkada langsung selama ini terbukti berjalan aman dan damai, menunjukkan bangsa Indonesia sudah matang berdemokrasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, merespons soal wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih DPRD. 

Menurutnya, wacana tersebut sebagai ajakan serius untuk diskursus lebih lanjut.

"Tentu untuk kepentingan negara, dan kepentingan rakyat," kata Benny kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Saay ini, dikatakan Benny, pilkada langsung menjadi suatu keniscayaan lantaran itu perintah konstitusi. 

Menurutnya, pilkada langsung juga sejalan dengan the will of the people, volente generalle atau kehendak rakyat.

"Pilkada langsung selama ini terbukti berjalan aman dan damai. Bangsa kita sudah siap dan matang berdemokrasi. Tidak dipungkiri dalam pilkada langsung terjadi money politics, transaksional-pragmatis. Peran oligarki sangat dominan dalam proses pilkada," kata dia.

Selain itu, Legislator Komisi III itu menyebut pilkada langsung memang tidak menjamin kualitas pemimpin yang dihasilkan sesuai dengan harapan rakyat dan mampu menyelesaikan masalah rakyat. 

Namun, masalah yang ada dalam pilkada langsung harus dikoreksi dan disempurnakan dengan membuat UU Pilkada yang lebih komprehensif.

"UU Pilkada yang disusun harus berorientasi menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya. Terkait politik uang? Ini tidak hanya terjadi dalam pilkada langsung tapi juga bisa terjadi dalam pilkada tidak langsung," imbuhnya.

Diusulkan Bahlil

Diketahui, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan desain baru penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD. 

Menurutnya, hal itu lebih selaras dengan sistem presidensial yang dianut UUD 1945.

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sebelumnya, pada Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung sistem pilkada langsung saat ini terlalu mahal.

Itu juga ia sampaikan saat Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

Kemudian, pernyataan serupa muncul dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) yang juga Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. 

Ia juga mengusulkan agar kepala daerah bisa ditunjuk oleh pusat atau maksimal oleh DPRD.