Hadiri Penyerahan Duit Rp 6,6 Triliun, Prabowo Dinilai Makin Percaya Jaksa Agung ST Burhanuddin

Ringkasan Berita:

• Kehadiran Prabowo di Kejaksaan Agung sebagai bentuk apresiasi
• Apresiasi yang diberikan Prabowo kepada Kejaksaan Agung tidak terlalu berlebihan
• Presiden Prabowo Subianto menyinggung filosofi Kurawa dan Pandawa dalam pemerintahan di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hadir langsung penyerahan uang Rp 6,6 triliun hasil dari kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung di tengah korps Adhyaksa menjadi sorotan karena sejumlah jaksa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai kehadiran Prabowo di Kejaksaan Agung sebagai bentuk apresiasi semata atas keberhasilan lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin dalam mengungkap kasus kakap.

"Saya kira Pak Prabowo memilah dan memilih, istilahnya begitu. Memang Kejaksaan Agung punya prestasi maka diapresiasi," kata Boyamin Saiman kepada Tribunnews.com, Rabu (24/12/2025).

Boyamin pun melihat dalam pidatonya, Prabowo tidak memungkiri bahwa koruptor berupaya merusak lembaga-lembaga pemerintah dengan cara menjalankan praktik rasuah terhadap pejabatnya. 

"Artinya itu kan tidak menafikan memang ada juga jaksa yang jahat dan beliau mengatakan akan membela rakyat dan memberantas korupsi," ucapnya.

Boyamin Saiman menilai apa yang dilakukan Prabowo proporsional, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan Satgas PKH yang mampu mengembalikan atau menyerahkan uang Rp 6,6 triliun.

Baca juga: Prabowo Singgung Kurawa Vs Pandawa di Pemerintahan RI: The Good Against Evil

Bahkan, disebut Boyamin, Prabowo memberikan semangat kepada kejaksaan seharusnya bisa mengembalikan uang negara ratusan triliun.

"Jadi ya saya sih memilah dan memilih juga gitu, bahwa Pak Prabowo proporsional. Satu sisi memuji prestasi, sisi lain juga tetap mengritik ada yang jahat di lembaga manapun, artinya termasuk di kejaksaan, termasuk yang ditangkap KPK kemarin," katanya.

KPK pada Desember 2025 menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah di antaranya Kalimantan Selatan, Banten, dan Bekasi.

Dalam OTT KPK tersebut, sejumlah jaksa ditangkap. Di Kalimantan Selatan KPK mengamankan tiga jaksa yakni Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utra (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kasi Intel Kejari HSU, Asis Budianto, dan Kasi Datun Kasi Datun Kejari HSU Tri Taruna Farida dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah daerah HSU.

Kemudian, di Banten, KPK menangkap seorang jaksa bernama Redy Zulkarnain selaku Kepala Subbagian Daskrimti dan Perpustakaan di Kejaksaan Tinggi Banten dalam kasus pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan.

Baca juga: Darimana Asalnya Uang Rp 6 Triliun yang Dipamerkan di Depan Prabowo? Nantinya Disimpan di Mana?

Belakangan, Kejaksaan Agung pun mengambil alih kasus di Banten tersebut dengan alasan lebih dulu mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), sekaligus menetapkan dua jaksa lainnya menjadi tersangka yakni Herdian Malda Ksatria dan RV selaku Jaksa Penuntut Umum Kejati Banten.

Dalam OTT di Bekasi, KPK pun sempat menyegel rumah Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman karena diduga terlibat dalam kasus korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Menyikapi hal tersebut, menurut Boyamin, sikap Prabowo tegas, dengan menyatakan bila kejahatan harus diberantas.

"Saya kira Pak Prabowo tegas saja, kan yang jahat juga harus diberantas. Dan Pak Prabowo juga mengatakan akan memberantas korupsi dan siap mati untuk rakyatnya," ucapnya.