Warga Jateng 'Geruduk' Instagram Ahmad Luthfi, Protes Pajak Naik Jalan Tetap Rusak

Ringkasan Berita:

• Warga Jawa Tengah melemparkan kritik tajam kepada Gubernur Ahmad Luthfi imbas kenaikan pajak kendaraan bermotor tak sebanding dengan fasilitas jalanan yang rusak
• Bahkan, sempat muncul gelombang penolakan warga Jawa Tengah untuk melakukan pembayaran pajak
• Melalui aku media sosial Ahmad Luthfi, warga meminta agar pemerintah daerah menurunkan tarif pajak, bahkan mendesak penghapusan opsen pajak kendaraan bermotor

TRIBUNNEWS.COM - Akun Instagram resmi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, ramai diserbu komentar warganet.

Sejumlah warga Jawa Tengah melayangkan kritik tajam terkait kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dianggap tak berimbang dengan fasilitas yang didapatkan.

Masyarakat menilai kondisi jalanan masih banyak rusak serta berlubang.

Gelombang protes itu muncul sepekan ini, hingga muncul unggahan Ahmad Luthfi tentang refleksi satu tahun perjalanannya membangun Jawa Tengah.

Dalam unggahan tersebut, Ahmad Luthfi menulis:

"Satu tahun perjalanan kami untuk Jawa Tengah menjadi proses belajar yang penuh makna. Banyak tantangan yang kita hadapi bersama, namun juga banyak ikhtiar dan langkah nyata yang terus kita kuatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Setiap masukan dan semangat gotong royong menjadi energi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik.

Perjalanan ini masih panjang. InsyaAllah, dengan kebersamaan, kita lanjutkan pembangunan yang lebih adil, maju, dan menyejahterakan untuk semua,"  demikian tulisnya pada Minggu (23/2/2026).

Alih-alih menuai pujian, kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi keluhan.

Banyak warga mempertanyakan klaim "langkah nyata" yang disebutkan, terutama terkait infrastruktur jalan dan beban pajak kendaraan bermotor yang dinilai semakin memberatkan.

Keluhan Pajak dan Opsen

Baca juga: Reaksi Gubernur Ahmad Luthfi soal Pendemo di Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur

Sejumlah komentar menyoroti kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dirasakan memberatkan masyarakat.

Mereka meminta agar pemerintah daerah menurunkan tarif pajak, bahkan mendesak penghapusan opsen pajak kendaraan bermotor.

Opsen adalah tambahan pungutan pajak daerah (PKB/BBNKB) yang diberlakukan mulai 5 Januari 2025 (UU No. 1 Tahun 2022/HKPD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota secara langsung.

"Turunkan pajak KB (kendaraan bermotor)! Hapus Opsen pajak kendaraan bermotor. Birokrasi puasa. Hapus anggaran nggak penting. Efisiensi! Ngapusi, nglarani-Jateng." tulis salah satu akun, @ombebbo, dalam kolom komentar Ahmad Luthfi.

Warga menilai kebijakan tersebut tidak sebanding dengan kualitas layanan publik yang diterima.

Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan pajak serta prioritas anggaran daerah.

Jalan Rusak dan Tambal Sulam

Selain pajak, kondisi jalanan rusak menjadi sorotan utama.

Banyak warga mengeluhkan jalan berlubang yang disebut hanya ditambal sementara dan kembali rusak dalam waktu singkat.

Mereka berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

"Coba cek di Kebumen, jalan banyak lubang-lubang cinta di sana. Sebagian ditambal tapi sudah pada mengelupas. Kalau pakai vendor coba kaya Jabar biar bagus nggak asal-asalan, Pak," tulis @puguh_sumbogo.

Imbas dari kritikan itu, Ahmad Luthfi diharapkan melakukan evaluasi kinerja.

Sebab, banyak warga yang merasa kurang puas akan aksi-aksi yang dilakukan Ahmad Luthfi sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah.

Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut masih dipenuhi respons warganet.

Gelombang Penolakan Bayar Pajak

Sepekan belakangan muncul gelombang penolakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah di media sosial. 

Gerakan ini muncul selepas warga menyadari terdapat pungutan pajak opsen PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang masing-masing mencapai 16,6 persen dan 32 persen. 

Seorang warga Mijen Semarang, Musta, mengeluhkan pembayaran pajak motor Vario-nya tahun 2015 dikenakan pajak opsen sejak 2025. 

Awalnya, ia tak menyadari adanya pungutan pajak baru berupa opsen PKB.

Namun, setelah dicek, di lembaran STNK tertulis Opsen PKB mencapai Rp87.500. 

"Selepas tahu ada pajak opsen, saya jadi enggan bayar pajak. Nanti saja bayarnya menunggu program pemutihan," kata Musta, Kamis (12/2/2026) dikutip dari Tribun Jateng.

Ia berharap, Pemerintah Jawa Tengah menghapus pajak opsen.

Terlebih Musta merasa saat ini ekonomi sekarang sedang sulit, yang terjadi justru rakyat diperberat dengan naiknya pajak kendaraan.. 

"Ya tahu sendiri ekonomi saat ini seperti apa, susah," ungkapnya. 

Warga lainnya, Sinta, asal Ngaliyan, Semarang, juga  mengeluhkan kenaikan pajak tersebut.

Ia mengaku dikenai biaya pajak motor matik miliknya keluaran tahun 2014 dengan tarif Rp209.500, di mana sebelumnya pajak yang ia bayarkan Rp189.000.

Ia pun mempertanyakan kenaikan pajak kendaraan bermotor ini.

Sebab, seharusnya pajak turun mengingat kondisi motor juga semakin rusak.

"Kalau kenaikan Rp20 ribu. Tapi pertanyaannya, kenaikan pajak ini untuk apa?"

"Harusnya makin murah, bukan makin mahal," kata Sinta di Samsat Simpang Lima Semarang.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Viral Gerakan Stop Bayar Pajak Kendaraan di Jateng, Warga Sebut Opsen PKB Pemicunya

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJateng.com/iwan Arifianto)