Surat Terbuka untuk Prabowo, Pemuda Dayak Soroti Ketimpangan Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan

Ringkasan Berita:

• Pemuda Dayak mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan pembangunan dan kerusakan lingkungan di Kalimantan.
• Surat yang diunggah melalui Instagram itu memuat kritik soal konflik lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan terbatasnya akses pendidikan serta kesehatan.
• Pemuda Dayak berharap pemerintah membuka ruang dialog langsung untuk mencari solusi pembangunan yang lebih adil.

TRIBUNNEWS.COM – Sekelompok pemuda Dayak menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyoroti berbagai persoalan yang mereka nilai masih membelit masyarakat Kalimantan, mulai dari ketimpangan pembangunan, konflik sumber daya alam, hingga kerusakan lingkungan.

Surat terbuka tersebut dipublikasikan melalui media sosial Instagram @pemuda_dayak_kalbar belum lama ini oleh komunitas mengatasnamakan Pemuda Dayak Kalbar dan berisi seruan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi masyarakat lokal di wilayah yang kaya sumber daya alam tersebut.

Ketua Umum Pemuda Dayak, Srilinus Lino, mengatakan surat terbuka itu merupakan hasil perumusan bersama sejumlah pemuda Dayak yang berangkat dari kegelisahan atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat di daerah.

Menurut dia, penyusunan surat terbuka tersebut melibatkan sejumlah anggota organisasi Pemuda Dayak serta pemuda lain yang tidak terafiliasi secara formal, namun memiliki kapasitas pemikiran dan kontribusi dalam merumuskan isi surat.

“Dalam proses perumusannya kami melibatkan anggota organisasi, baik pengurus inti maupun anggota lainnya. Selain itu beberapa pemuda Dayak yang tidak tergabung secara formal dalam organisasi tetapi memiliki kapasitas pemikiran yang baik juga turut memberikan kontribusi,” ujarnya kepada Tribunnews.com melalui pesan langsung, Senin (9/3/2026).

Lino menjelaskan gagasan penyusunan surat terbuka sebenarnya telah muncul sejak lama, seiring meningkatnya eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan yang dinilai belum memberikan dampak kesejahteraan yang seimbang bagi masyarakat setempat.

Ia menyoroti ekspansi perkebunan kelapa sawit serta aktivitas pertambangan yang dinilai memicu konflik dengan masyarakat lokal dan berdampak pada lingkungan.

“Gagasan ini berangkat dari berbagai persoalan yang terjadi di Kalimantan, terutama sejak wilayah ini menjadi kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran serta eksploitasi sumber daya alam yang lebih banyak menguntungkan kepentingan tertentu,” kata Lino.

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, kegelisahan pemuda Dayak juga dipicu oleh persoalan simbolik yang berkaitan dengan identitas budaya. Salah satunya terkait hilangnya falsafah Dayak yang sebelumnya tertulis di gerbang kawasan Ibu Kota Nusantara.

“Bagi masyarakat Dayak, kalimat ‘Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata’ bukan sekadar tulisan, tetapi falsafah hidup yang sangat penting. Hilangnya simbol tersebut menimbulkan perasaan bahwa keberadaan masyarakat Dayak sebagai bagian sah dari bangsa ini perlahan tidak lagi mendapat pengakuan yang semestinya,” terangnya.

Soroti ketimpangan pembangunan

Baca juga: Sosok Panglima Jilah, Temui Jokowi di Solo, Tagih Janji Bangun Dayak Center

Dalam surat terbuka tersebut, pemuda Dayak menyoroti berbagai persoalan struktural yang menurut mereka masih dihadapi masyarakat di Kalimantan. 

Mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, konflik lahan dengan industri, hingga keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.

Mereka menilai sumber daya alam dari Kalimantan terus diambil untuk kepentingan nasional, namun masyarakat setempat belum merasakan dampak kesejahteraan yang sepadan.

Surat itu juga menyebut kondisi infrastruktur yang masih tertinggal, seperti jalan rusak, terbatasnya fasilitas kesehatan, serta ketimpangan akses pendidikan di sejumlah wilayah pedalaman.

“Pesan utama kami adalah agar Presiden dapat melihat secara langsung kondisi dan jeritan masyarakat di Kalimantan,” kata Lino.

Ia menambahkan berbagai konflik perkebunan dan pertambangan kerap berujung pada ketegangan antara perusahaan dan masyarakat lokal.

“Kami berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap konflik perkebunan dengan masyarakat, konflik pertambangan, serta berbagai persoalan lain yang menyangkut hak-hak masyarakat lokal,” ujarnya.

Minta ruang dialog dengan Presiden

Melalui publikasi surat terbuka tersebut, pemuda Dayak berharap pemerintah membuka ruang dialog langsung dengan Presiden untuk menyampaikan kondisi masyarakat Kalimantan secara lebih mendalam.

Menurut Lino, dialog tersebut diharapkan menjadi awal dari perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat lokal.

“Kami berharap pemuda Dayak dapat diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Presiden. Dengan dialog tersebut kami ingin menyampaikan secara langsung berbagai kegelisahan dan realitas yang dihadapi masyarakat di Kalimantan,” katanya.

Ia juga menyoroti keterbatasan akses pendidikan dan kesempatan bagi pemuda di sekitar wilayah perkebunan maupun pertambangan.

“Ketika sumber daya alam diambil, masyarakat setempat sering kali hanya menjadi penonton. Ketika menuntut haknya, mereka sering dihadapkan dengan tindakan represif. Akses pendidikan bagi pemuda di wilayah tersebut juga masih sangat terbatas, termasuk kesempatan mendapatkan beasiswa,” ujarnya.

Dalam penutup surat terbuka itu, pemuda Dayak menegaskan mereka tidak menolak pembangunan, namun menuntut agar pembangunan dilakukan secara adil dan tidak mengorbankan masyarakat lokal.

Mereka menegaskan masyarakat Dayak tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia dan ingin dilibatkan secara nyata dalam pembangunan.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Kami menuntut keadilan. Kami tidak mengancam, kami mengingatkan,” demikian kutipan dalam surat terbuka tersebut.

Pemuda Dayak berharap suara yang mereka sampaikan dapat didengar sebagai panggilan nurani agar pembangunan di Kalimantan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga menjamin keadilan sosial bagi masyarakat setempat.

Isi Surat Terbuka

SURAT TERBUKA
PEMUDA DAYAK
UNTUK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yang Terhormat,
Presiden Republik Indonesia

Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata…
Arus… Arus… Arus…

Salam Satu Darah, Dayak Abadi.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menegaskan tujuan yang luhur: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Itulah janji konstitusi. Itulah simpul yang mengikat ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku dalam satu nama: Indonesia.

Atas dasar cita-cita mulia itu pula, tanah Kalimantan bersedia menjadi bagian dari republik ini. Leluhur kami berjuang melawan penjajah, mempertahankan tanah dan martabat, bahkan dengan pengorbanan generasi demi generasi. Darah yang tertumpah bukan sekadar sejarah; ia adalah fondasi kesetiaan kami kepada negara.

Namun hari ini, kami bertanya dengan hati yang gundah: apakah cita-cita itu telah benar-benar menjangkau kami?

Kami menyaksikan hutan-hutan ditebang tanpa kendali, sungai-sungai tercemar, tanah adat bergeser oleh kepentingan industri. Sumber daya alam diangkut keluar, tetapi kesejahteraan tidak tinggal di sini. Jalan-jalan rusak parah, fasilitas kesehatan terbatas, akses pendidikan timpang. Pada musim hujan, lumpur menjadi jebakan; pada musim kemarau, debu dan penyakit mengintai. Pajak tetap kami bayar sebagai warga negara yang taat, tetapi asas manfaatnya belum kami rasakan sepenuhnya.

Kami tidak menolak pembangunan. Kami tidak anti-kemajuan. Kami tidak menutup diri dari perubahan. Namun pembangunan yang adil seharusnya tidak memilih siapa yang layak disejahterakan dan siapa yang dibiarkan menunggu. Republik ini berdiri bukan untuk satu golongan, melainkan untuk seluruh anak bangsa—termasuk kami, Suku Dayak.

Kami pun memiliki pemikiran, gagasan, dan kemampuan. Banyak putra-putri Dayak yang berpendidikan, berprestasi, dan berkomitmen membangun negeri. Jangan biarkan mereka hanya menjadi simbol tanpa ruang nyata untuk berkontribusi. Keadilan bukanlah belas kasihan; ia adalah hak konstitusional.

Kami mencermati bagaimana suara-suara kritis di negeri ini kerap mendapat perhatian cepat, termasuk ketika dinamika terjadi di kampus-kampus besar seperti Universitas Gajah Mada maupun Universitas Indonesia. Maka melalui surat terbuka ini, kami berharap perhatian yang sama seriusnya juga diberikan kepada persoalan struktural yang kami hadapi di Kalimantan: pengakuan dan perlindungan tanah adat, pemerataan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta kebijakan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan generasi mendatang.

Presiden yang kami hormati,

Sejarah telah menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi luka kolektif. Tragedi konflik di Sampit adalah pelajaran pahit bahwa ketimpangan sosial dan pengabaian aspirasi lokal dapat berujung pada perpecahan yang kita semua sesali. Kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Kami menginginkan keadilan agar kedamaian tetap terjaga.

Ketahuilah, kami adalah bagian sah dari republik ini. Kami mencintai Indonesia dengan cara kami menjaga hutan, merawat sungai, dan menghormati leluhur. Tetapi cinta kepada tanah air tidak berarti kami harus diam ketika hak-hak kami terpinggirkan.

Kami tidak meminta keistimewaan. Kami menuntut keadilan.

Kami tidak mengancam. Kami mengingatkan.

Kami tidak hendak memisahkan diri. Kami ingin benar-benar dirangkul.

Bangunlah Kalimantan bukan hanya karena kepentingan ekonomi nasional, tetapi karena di sini hidup manusia-manusia Indonesia yang memiliki martabat yang sama. Jadikan pembangunan sebagai jembatan persatuan, bukan sebagai jurang ketimpangan.

Adil Ka’ Talino — adil terhadap sesama manusia.
Bacuramin Ka’ Saruga — bercermin pada nilai-nilai luhur.
Basengat Ka’ Jubata — bernafas dalam kebenaran.

Semoga suara ini didengar bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai panggilan nurani dari anak-anak bangsa yang ingin tetap setia pada merah putih—tanpa kehilangan jati diri.

Hormat kami,
Pemuda Dayak
Untuk Indonesia yang benar-benar adil dan utuh.

(*)