Puan Soroti Polemik Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Saya Dengar Isinya Sensitif

Ringkasan Berita:

• Puan Maharani menanggapi polemik pelarangan nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi yang belakangan menjadi perbincangan publik. 
• Puan mengakui, dirinya mendengar judul maupun isi film tersebut dinilai sensitif, sehingga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
• Namun, Puan sendiri belum mengetahui isi dari film tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani, menanggapi polemik pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang belakangan menjadi perbincangan publik. 

Puan mengakui, dirinya mendengar bahwa judul maupun isi film tersebut dinilai sensitif, sehingga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Namun, ia sendiri belum mengetahui isi dari film tersebut.

“Kemudian, terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR,” kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan menegaskan, apabila film tersebut memang berpotensi memunculkan hal sensitif yang dinilai tidak baik di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme.

“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga," ujarnya.

DPR, kata Puan. akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komisi terkait guna meminta penjelasan lebih lanjut.

"Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” tandasnya.

Baca juga: Kritik Pembubaran Film Pesta Babi, Zainal Arifin Mochtar: Tindakan Represif Itu Kebodohan Berganda

Sebagai informasi, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter investigatif garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale.

Film berdurasi 95 menit ini secara spesifik mengangkat isu konflik lahan yang dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mengambil latar di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dokumenter ini menyoroti nasib masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. 

Mereka dikisahkan kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga lumbung pangan (food estate) dan bioetanol berskala besar.

Melalui visualnya, film ini membangun narasi mengenai adanya praktik "kolonialisme modern" di Papua.

Dokumenter ini juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut.

Salah satu simbol perlawanan yang diangkat dalam film ini adalah pemasangan "salib merah" oleh warga adat, yang menjadi penanda penolakan mereka terhadap penguasaan lahan oleh perusahaan.