KPK Tangkap 10 Orang Dalam OTT Bupati Muara Enim, Ada ASN dan Unsur Swasta

Ringkasan Berita:

• Bupati Muara Enim terjaring OTT KPK
• 10 Orang diamankan KPK, lima dari unsur Pemkab Muara Enim dan 5 dari unsur swasta
• KPK kini memiliki batas waktu maksimal 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka yang diamankan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jakarta dan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini, sebanyak 10 orang disebut terjaring dalam operasi senyap ini termasuk Bupati Muara Enim, H Edison.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," sambung dia.

Meski begitu, Budi belum merinci soal kronologi hingga identitas orang yang terjaring dalam OTT tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS KPK Gelar OTT di Muara Enim Sumsel, Bupati Diduga Terjaring

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," ucapnya.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK kini memiliki batas waktu maksimal 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka yang diamankan.

Waktu tersebut akan digunakan penyidik untuk melakukan gelar perkara sekaligus menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring dalam OTT kali ini.

Sosok Bupati Muara Enim H Edison

H Edison SH MHum merupakan seorang politikus Partai NasDem yang saat ini menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2025–2030.

H Edison dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Bupati pada 20 Februari 2025.

Baca juga: KPK Diminta Usut Semua Pihak Terlibat Suap Impor di Ditjen Bea Cukai, Bukan Hanya Blueray

Pria kelahiran Muara Enim pada 6 Maret 1968 tersebut dikenal sebagai birokrat senior dengan latar belakang hukum dan aktif dalam organisasi sosial-keagamaan.

Ia merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Sumatera Utara pada 1992.

Kemudian, ia meraih gelar magister hukum dari Universitas Sriwijaya pada 2002.