Bima Arya: Ada Kepala Daerah yang Melesat ke Istana, Ada yang Tersandung Korupsi Berakhir di Penjara

Ringkasan Berita:

• Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan otonomi daerah mampu melahirkan kepala daerah hingga menembus panggung politik nasional.
• Ada pula kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan berakhir di penjara.
• Menurut Bima, banyaknya kasus korupsi menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan otonomi daerah mampu melahirkan kepala daerah hingga menembus panggung politik nasional. 

Meski begitu, dirinya mengatakan ada pula kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan berakhir di penjara.

Baca juga: Daftar Kepala Daerah Era Prabowo Kena OTT KPK 2026, Terbaru Bupati Muara Enim Edison

"Jadi ada media darling, ada kepala daerah yang melesat ke Istana, tapi ada kepala daerah yang juga tersandung kemudian masuk penjara. Itu potret otonomi daerah kita," kata Bima Arya pada Diskusi dan Launching Buku Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia di Populi Center, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Media darling merujuk pada istilah untuk seseorang, organisasi, atau tokoh yang sangat disukai dan sering mendapat perhatian positif dari media.

Dalam bahasa Indonesia, istilah ini bisa diterjemahkan secara bebas sebagai “kesayangan media” atau “favorit media.”

Menurut Bima, ada kepala daerah yang menjadi sorotan positif publik, namun ada pula yang gagal menjaga integritasnya.

Ia menilai batas antara kesuksesan dan kegagalan seorang kepala daerah sering kali sangat tipis.

"Tapi batasnya tipis tuh antara media darling dan tadi ya yang terjerembab tadi," ujarnya.

Bima mengatakan persoalan otonomi daerah tidak bisa dipandang hanya dari sudut desentralisasi atau resentralisasi.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dan berkaitan erat dengan kualitas aktor politik yang memimpin daerah.

"Ini bukan hanya sekadar soal resentralisasi atau desentralisasi. Bukan sekadar oh ini harus ditarik ke pusat, oh ini harus dilonggarkan, bukan. It is much more complex than that," katanya.

Dirinya mengaku pemerintah kerap menghadapi situasi yang berulang ketika terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. 

Menurut dia, banyaknya kasus korupsi menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh.