Menteri PKP Temui Prabowo, Bahas Pembangunan Rusun Rakyat di Tanah Negara

Ringkasan Berita:

• Menteri PKP Maruarar Sirait menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
• Pemerintah membahas pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan rumah susun rakyat.
• Skema ini mulai diarahkan ke Jakarta dan Jawa Barat guna mendukung penyediaan hunian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026), untuk membahas pemanfaatan tanah negara sebagai lokasi pembangunan rumah susun (rusun) dan perumahan rakyat, termasuk di Jakarta dan Jawa Barat.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.56 WIB melalui pintu Pilar Jalan Veteran, Jakarta. Ia mengatakan telah dijadwalkan mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo pada pukul 13.00 WIB.

"Rapat jam 1," kata Ara kepada wartawan.

Menurut Ara, salah satu agenda utama yang dibahas adalah optimalisasi aset negara untuk mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat.

Bahas Pemanfaatan Tanah Negara

Ara mengatakan pemerintah mulai mengarahkan pembangunan rumah susun dan perumahan rakyat ke lahan-lahan yang merupakan aset negara.

"Kita mulai bangun rusun di tanah-tanah negara, mulai dimanfaatkan, di Jabar, di Jakarta," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemanfaatan tanah negara menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan di kawasan perkotaan yang kebutuhan huniannya terus meningkat.

Dalam berbagai proyek perumahan, ketersediaan dan harga lahan kerap menjadi tantangan utama. Karena itu, penggunaan aset negara dinilai dapat membuka peluang percepatan pembangunan hunian tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengadaan lahan baru.

Meski demikian, Ara belum merinci lokasi spesifik, jumlah unit, maupun jadwal pembangunan yang akan masuk tahap pelaksanaan.

Baca juga: Ini Deretan Konglomerat Indonesia yang Bantu Program Tiga Juta Rumah, Dari Aguan Hingga James Riady

Bagian dari Agenda Perumahan Nasional

Pembahasan tersebut sejalan dengan fokus pemerintah di sektor perumahan dan permukiman, termasuk upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Pemanfaatan aset negara juga menjadi salah satu skema yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan publik.

Bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi menambah pilihan hunian di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan tempat tinggal.

Agenda Istana

Selain menggelar rapat dengan Menteri PKP, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menerima surat kepercayaan (Letter of Credentials) dari para duta besar negara sahabat.

Sebanyak sembilan duta besar dijadwalkan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bagian dari agenda kenegaraan.

Hingga kini pemerintah belum mengumumkan lokasi rinci maupun jumlah rumah susun yang akan dibangun melalui skema pemanfaatan tanah negara tersebut. Namun, pembahasan di Istana menunjukkan bahwa optimalisasi aset negara mulai disiapkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.