Kapolri: Sejumlah Negara Percepat Pemilu karena Krisis Keuangan

Ringkasan Berita:

• Sejumlah negara mengalami gejolak politik hingga harus mempercepat pelaksanaan pemilu karena tekanan ekonomi dalam negeri yang semakin berat.
• Sejumlah negara kesulitan mempertahankan kemampuan keuangannya, terutama untuk menanggung beban subsidi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejumlah negara mengalami gejolak politik hingga harus mempercepat pelaksanaan pemilu karena tekanan ekonomi dalam negeri yang semakin berat.

Hal itu disampaikan Listyo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakowas) Kompolnas Tahun 2026 di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/06/2026).

Dia menyebutkan, perang Rusia-Ukraina; konflik Amerika Serikat-Israel melawan Iran; persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan China telah memicu gangguan rantai pasok dan krisis energi di berbagai negara.

Dampaknya, sejumlah negara kesulitan mempertahankan kemampuan keuangannya, terutama untuk menanggung beban subsidi.

"Ini berdampak kepada kemampuan bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain terkait dengan kemampuan untuk bisa memberikan subsidi," kata Listyo.

Menurut Kapolri, tekanan ekonomi tersebut bahkan berimbas pada stabilitas politik dalam negeri sejumlah negara.

"Beberapa negara mengalami krisis karena memang sisi keuangannya tidak mampu. Ada beberapa negara yang kemudian berdampak secara politik dalam negerinya dan kemudian terjadi snap election atau mempercepat pemilu," ucap Listyo.

Baca juga: Komisi II DPR Akan Kunjungi Partai Politik Minta Masukan Soal RUU Pemilu

Ia mengatakan kondisi global saat ini masih penuh ketidakpastian. Konflik yang berlangsung di berbagai kawasan dunia terus memengaruhi harga energi dan kondisi ekonomi global.

"Sementara prediksi ekonomi global juga kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi global juga terjadi penurunan, sementara inflasi global juga meningkat. Dan ini tentunya menjadi PR hampir di semua negara," pungkasnya.