KSP Dudung Tanggapi Aksi Demo Mahasiswa: Kritik Harus Membangun, Bukan Meruntuhkan

Ringkasan Berita:

• KSP Dudung Abdurachman menyebut pemerintah terbuka menerima kritik.
• Dudung berkata kritik harus bersifaf membangun, bukan meruntuhkan.
• Mahasiswa di Jakarta menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM.

TRIBUNNEWS.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demonstrasi digelar di sejumlah tempat, misalnya di Jakarta hari ini, Jumat, (12/6/2026). Sebelumnya, unjuk rasa juga dilangsungkan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, (10/6/2026), dan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, (11/6/2026).

Menurut Dudung, pemerintah terbuka akan kritik dari masyarakat. Namun, kritik harus disampaikan secara bijaksana.

“Kita semua dituntut lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk kritik,” ujar Dudung, Jumat, dalam video yang diunggah di akun Instagram Kepala Staf Kepresidenan RI.

Dudung menyebut kritik adalah napas demokrasi. Meski demikian, kritik harus membangun, bukan meruntuhkan.

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” katanya menegaskan.

Dia mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia agar lebih kuat, adil, dan bermartabat, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Akhirnya rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak atau introspeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” katanya.

Mahasiswa Diadang 

Sejumlah mahasiswa di Jakarta yang akan melakukan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) berhasil menembus blokade polisi di kawasan Semanggi. 

Mereka sempat dihalangi dan dialihkan untuk berdemo di kawasan Gedung DPR, Senayan. 

Baca juga: Ada Demo di Jakarta, 72 Personil TNI dan Polisi Jaga Ketat 4 Stasiun Kereta di Jakarta

"Dan kami juga dipaksa melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami merencanakan dan juga telah mengirimkan surat kepada kepolisian, kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma'shum Imawan di kawasan Bundaran HI, Jumat, (12/6/2026). 

Menurut Athof, tindakan aparat merupakan bentuk penghalangan terhadap aksi yang telah mereka rencanakan dan beritahukan sebelumnya kepada aparat.

Rombongan mahasiswa sempat tertahan di kawasan Dukuh Atas saat hendak melaksanakan salat Jumat.

"Pada pukul 12 kurang 5 menit siang, kami tepatnya di Dukuh Atas ditahan oleh polisi. Saat itu kami sedang ingin menjalankan ibadah salat Jumat," ujarnya. 

Keterangan yang mirip juga disampaikan oleh Ketua BEM FIB UI Muhammad Lintang Kharisma Azzim. Dia mengatakan massa mahasiswa juga sempat diadang saat tiba di kawasan Semanggi.

Lintang juga mengaku massa aksi sempat terpecah akibat penyekatan yang dilakukan aparat. 

Sejumlah kelompok mahasiswa tertahan di beberapa titik berbeda, termasuk di sekitar Fairmont, Kemendikbud, dan depan Gedung DPR RI.

"Saya adalah salah satu bagian dari koordinator lapangan yang tadi massa kami terpecah oleh bentuk pencegatan dari kepolisian," ujarnya.

"Saya dengan lima teman-teman Kopaja yang tersisa di depan, kami terpecah," lanjut dia. 

Meski demikian, massa mahasiswa akhirnya melakukan long march menuju kawasan TVRI untuk menyatukan kembali kelompok-kelompok yang terpisah. Sekarang rombongan mahasiswa yang masih terpencar sudah setengah jalan untuk tiba di Bundaran HI.

Baca juga: Alasan Polisi Adang Bus Mahasiswa UI Hendak Demo di Bundaran HI, Tak Beri Izin, Lokasi Dialihkan

Mereka menyampaikan lima tuntutan sebagai berikut.

• Menghentikan pemborosan APBN
• Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
• Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah  Putih
• Menghentikan militerisme di ranah sipil
• Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah

(Tribunnews/Febri/Mario Christian)