Aksi Mahasiswa Menggema, Ini Catatan Eksponen 98

Ringkasan Berita:

• Mahasiswa menggelar aksi nasional menyoroti harga BBM, program MBG, serta kondisi demokrasi Indonesia.
• Eksponen Reformasi 1998 Andrianto menilai kritik penting, namun harus berbasis fakta objektif.
• Megawati mendukung keberanian mahasiswa, mengkritik pengawalan ketat, serta menekankan demokrasi dan pangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai kampus dan wilayah mengelar aksi demonstrasi berunjuk rasa terkait kondisi Indonesia terkini.

Aksi unjuk rasa menuntut sejumlah isu seperti penurunan harga BBM hingga penyetopan program makan bergizi gratis (MBG).

Di Jakarta aksi dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, serta sejumlah daerah lain.

Pegiat politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, mengaku bangga melihat mahasiswa masih memiliki keberanian menyampaikan aspirasi di ruang publik. Menurut dia, tradisi kritik terhadap kekuasaan merupakan warisan penting Reformasi yang harus tetap hidup.

"Aksi mahasiswa mengingatkan kita pada semangat 1998 yang mendorong perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian bersuara, melainkan juga ketepatan membaca persoalan," ujar Andrianto, Selasa (16/6/2026).

Andrianto memberikan catatan terkait tajuk aksi bertema 'Indonesia Menuju Bangkrut: Reformasi Jilid 2".

Menurut dia, aksi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif yang sedang dihadapi bangsa.

Menurutnya, sejumlah tuntutan yang disuarakan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi yang dibangun dengan fakta kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.

Andrianto mempertanyakan penggunaan istilah 'Reformasi Jilid 2'. Baginya, reformasi adalah momentum historis yang mengubah fondasi sistem politik Indonesia dan tidak dapat diposisikan sebagai agenda yang berulang layaknya serial tanpa akhir.

"Jika ada Reformasi Jilid 2, lalu nanti ada Jilid 3, Jilid 4, dan seterusnya. Reformasi adalah proses perubahan fundamental yang telah membuka ruang demokrasi yang kita nikmati hari ini.  Yang dibutuhkan sekarang adalah penyempurnaan, bukan pengulangan," katanya.

Baca juga: Demo di Lampung Diwarnai Aksi Bakar Foto Presiden Prabowo, Mahasiswa: Turunkan Harga BBM

Menjalankan Amanat Reformasi

Dalam pandangan Andrianto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya menerjemahkan amanat reformasi melalui pendekatan yang lebih konkret, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.

Ia merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Menurut dia, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan contoh nyata implementasi amanat konstitusi yang selama ini kerap menjadi wacana tanpa realisasi yang jelas.

"Selama puluhan tahun, pasal-pasal itu lebih banyak menjadi slogan politik.  Hari ini pemerintah berupaya menerjemahkannya ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya saya melihat pemerintah sedang bekerja pada substansi reformasi, bukan sekadar retorika reformasi," ujarnya.

Andrianto menilai MBG dan KDMP merupakan instrumen strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Ia berpendapat program-program tersebut layak dikawal dan dievaluasi secara objektif, bukan ditolak secara apriori.

Kritik terhadap Tuntutan Penurunan Harga BBM

Selain menyoroti tema besar aksi, Andrianto juga mengkritisi salah satu tuntutan mahasiswa terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar internasional, sementara pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

"Kalau yang naik adalah BBM non-subsidi, maka harganya memang dipengaruhi pasar global. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Karena itu tuntutan tersebut perlu dilihat kembali secara proporsional dan berbasis data," katanya.

Waspadai Kepentingan Elite di Balik Gerakan

Andrianto mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia menunjukkan gerakan mahasiswa sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite.

Ia menyebut sejumlah momentum politik besar, mulai dari 1966, 1974, 1978 hingga 1998, tidak pernah sepenuhnya steril dari pengaruh kelompok-kelompok berkepentingan yang berusaha memanfaatkan energi mahasiswa untuk tujuan tertentu.

"Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi juga harus kritis terhadap siapa yang diuntungkan dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Jangan sampai idealisme mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik terselubung," ujarnya.

Baca juga: Demo Besar Elemen Mahasiswa di Jakarta Dinilai Bagian dari Demokrasi yang Sehat

Publik Menunggu Hasil

Andrianto meyakini gerakan yang dibangun di atas asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat akan sulit memperoleh dukungan luas. Menurut dia, sebagian besar masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada efektivitas program-program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari.

Ia menilai pemerintah sedang menunjukkan keseriusan dalam menjalankan agenda pembangunan berbasis kesejahteraan, terutama melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa.

"Pada akhirnya masyarakat akan menilai berdasarkan hasil yang mereka rasakan. Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi bahwa negara sedang gagal, melainkan evaluasi yang jujur terhadap program-program yang sedang berjalan. Kritik tetap penting, tetapi harus berdiri di atas fakta dan kepentingan rakyat," kata Andrianto/Mantan Sekjend Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM)

Demokrasi Sehat

Ketua Umum EMUD (Emak Muda) Relawan Prabowo, Hj. Oktasari Sabil, menilai penyampaian kritik dan aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.

Menurut dia, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh konstitusi dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.

"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, termasuk mahasiswa, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat," kata Oktasari dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, Oktasari mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap mengedepankan objektivitas serta mempertimbangkan berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan sejumlah agenda strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap seluruh elemen bangsa dapat melihat berbagai persoalan secara utuh. Pemerintah saat ini sedang fokus pada sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Oktasari mengatakan mahasiswa memiliki posisi penting sebagai mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat.

Karena itu, menurut dia, penyampaian pendapat harus dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dijaga bersama.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik.

"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi dan menjaga persatuan bangsa," tuturnya.

Lebih lanjut, Oktasari menegaskan pihaknya mendukung terciptanya ruang demokrasi yang terbuka, sekaligus mendorong adanya kritik dan masukan yang konstruktif bagi pemerintah.

Menurut dia, kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan menjaga stabilitas nasional.

Sentil Aparat Keamanan

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyentil pengawalan ketat aparat keamanan dan mengajak seluruh elemen bangsa meneladani keberanian mahasiswa dalam bersikap teguh tanpa rasa takut di negara demokrasi.

"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir 'ini sopo toh yo?' Ya apa boleh buat, polisinya toh, lalu Angkatan Daratnya. Terus saya tuh mikirnya begini... Mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia? Masuk! Itu menunjukkan apa? Hati kalian itu tidak teguh! Jadi mestinya jangan takut. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nah saya berani ngomong gini, terus saya mau ditangkap? Ayo! Mana di sini ada polisi? Panggil sini!” cetus Megawati.

Ia menekankan pentingnya mentalitas merdeka yang harus dimiliki warga negara.

Di tengah kritiknya terhadap kondisi ekonomi, Megawati secara khusus menyampaikan bahwa dirinya bukan musuh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

“Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), ‘Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo’. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya,” jelas Megawati.

Selain menyoroti kenaikan harga di tingkat konsumen, Megawati juga menyampaikan keprihatinannya pada nasib petani sebagai "Soko Guru" bangsa.

Mengambil pelajaran dari konsep Marhaenisme yang diajarkan Bung Karno melalui dialognya dengan Pak Marhaen di Bandung, Megawati menegaskan pentingnya mengorganisir petani agar mandiri dan mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan instruksi yang telah ia keluarkan sejak tahun 2021 kepada seluruh struktur partai untuk menggalakkan penanaman 10 jenis tanaman pangan pendamping beras guna mencegah ancaman kelaparan.

"Sejak 2021 sebagai Ketua Umum, saya sudah memberikan instruksi ke seluruh daerah untuk menanam 10 tanaman pangan sebagai pendamping beras. Siapa yang sudah mengerjakan? Jangan sombong kalau jadi anggota PDI Perjuangan. Kalian tidak malu sama saya? Umur saya sudah mau 80 tahun, tapi saya masih bisa berteriak seperti ini. Mbok ya semangat!” paparnya.

Megawati mengingatkan kembali pesan mendasar dari Bung Karno bahwa urusan perut rakyat adalah prioritas mutlak yang harus dipenuhi demi mencegah terjadinya kerusuhan.

"Artinya nomor satu untuk rakyat adalah makanan. Makanya kenapa saya tadi nanya harga sudah naik apa belum,” tandasnya.

Peresmian renovasi Istana Gebang yang dihadiri ribuan kader dan pimpinan partai itu berlangsung khidmat.

Setelah pidato dan penekanan sirine selesai, Megawati bersama keluarga, jajarang petinggi partai, dan sahabatnya, berjalan masuk untuk berkeliling meninjau interior rumah masa kecil Bung Karno tersebut.