Jokowi Terbitkan Inpres Kendaraan Listrik Sebagai Kendaraan Dinas, Ini Tanggapan Anggota DPR

Menurut Mulyanto, jika instruksi tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka akan berdampak positif kepada penurunan emisi CO2.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Hendra Gunawan
HO/Humas Kominfo
Wapres Ma'ruf Amin melihat beberapa contoh mobil listrik yang akan digunakan para Kepala Negara dan Delegasi pada ajang KTT G20 yang akan digelar pada November 2022 mendatang di Hotel The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali, Selasa (30/08/2022). 

Laporan Wartawan TRibunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung adanya instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Mulyanto, jika instruksi tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka akan berdampak positif kepada penurunan emisi CO2.

Seperti diketahui, Indonesia sendiri telah berkomitmen dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030, dan di tahun 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon.

Mulyanto kembali melanjutkan, tak hanya berdampak positif terhadap penurunan penurunan emisi CO2, percepatan penggunaan kendaraan listrik merupakan solusi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM secara global.

Baca juga: Ekonom: Pemda dengan APBD Terbesar Bisa Jadi Contoh Pakai Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas

Sehingga melalui percepatan program kendaraan listrik, konsumsi BBM dapat dikurangi.

“Tentunya dalam kerangka green energi, ini adalah upaya agar kita dapat segera mencapai net zero carbon rilis. Selain di sisi pembangkit listrik, green energi di sektor transportasi juga penting,” ucap Mulyanto kepada Tribunnews, Kamis (15/9/2022).

“Apalagi di saat harga BBM tinggi. Kendaraan listrik ini mungkin menjadi pilihan yang menarik,” sambungnya.

Mulyanto juga mengungkapkan, upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri akan berdampak baik di industri hulu seperti industri baterai listrik, maupun di hilir terkait industri otomotif.

Meskipun demikian, Mulyanto mengimbau Presiden Joko Widodo untuk menunda instruksi tersebut. Pasalnya, pengadaan kendaraan listrik di instansi Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved