Breaking News:

Menteri Darmin: Belum Ada Perkembangan Baru Investasi Hyundai Mobil di Indonesia

Airlangga Hartanto menyebut, hingga saat ini pemerintah belum menerima surat secara resmi dari Hyundai.

HO
New Hyundai H-1 2018 resmi diluncurkan di hari pertama pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, Kamis (2/8/2018). 



Laporan Reporter Kontan, Adinda Ade Mustami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai rencana investasi PT Hyundai Motor Company dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Senin (3/9/2018).

Usai rapat, Darmin menyebut pertemuan dilakukan sekaligus menyiapkan bahan bagi Presiden Jokowi untuk kunjungannya ke Korea Selatan pekan depan.

"Kami justru melihat perkembangannya sama, hampir belum ada," kata Darmin, Senin siang saat ditanya tentang rencana investasi perusahaan asal Negeri Ginseng tersebut melalui PT Hyundai Mobil Indonesia.

Darmin juga mengakui, Hyundai meminta beberapa insentif untuk berinvestasi di dalam negeri, tetapi belum ada kepastian dari perusahaan Hyundai. Makanya, Darmin masih enggan menjelaskan hal itu.

"Kami belum bisa deh menjelaskan itu karena kami belum bilang iya. Artinya itu hal yang kami sebenarnya belum ingin membicarakan terutama di publik. Biar Nanti waktu Presiden ke sana ada komunikasi lebih jelas," tambah Darmin.

Baca: Isuzu, Mitsubishi Fuso, Hino Siap Jalankan Biodiesel 20 Persen

Sementara itu, Airlangga Hartanto menyebut, hingga saat ini pemerintah belum menerima surat secara resmi dari Hyundai.

Jika Hyundai jadi membangun pabriknya di Indonesia, pemerintah tak akan memberikan perlakukan khusus. Melainkan, hanya memberikan insentif secara umum berupa tax holiday.

Airlangga melanjutkan, struktur industri otomotif di Indonesia sebenarnya sudah cukup dalam.

Makanya, banyak perusahaan yang komponennya dari dalam negeri meminta agar pemerintah memperketat pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar mengurangi impor.

Dengan demikian, pemerintah berharap hal itu akan mencegah persaingan yang tidak sehat.

Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved