Pemindahan Ibu Kota Negara

Kadin Usul, Moda Transportasi di Ibu Kota Baru Gunakan Kendaraan Listrik

Kadin usul ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara jadi daerah pertama yang mewajibkan penggunaan kendaraan listrik

Kadin Usul, Moda Transportasi di Ibu Kota Baru Gunakan Kendaraan Listrik
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan agar ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur jadi daerah pertama yang mewajibkan penggunaan kendaraan bermotor listrik. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan mobil listrik di tanah air.

"Kebetulan kita ingin memindahkan ibu kota, jadi akan lebih ideal lagi kalau semuanya berbasis electric (listrik), smart city. Saya rasa ini akan menjadi satu-satunya ibu kota di dunia yang semuanya harus berkendaraan hybrid atau electric vehicle," ujar Ketum Kadin Rosan P Roeslani di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Rosan meyakini dunia akan mengapresiasi bila kebijakan tersebut diambil pemerintah Indonesia.

Dia menyarankan pemerintah menyiapkan infrastruktur serta ekosistem yang memadai untuk kendaraan listrik, termasuk soal stasiun pengisian baterai.

"Kalau saya menyarankan kan waktunya masih ada 4 tahun lagi, kita siapkan kendaraan itu, electric car, electric motor atau paling tidak hybrid. Jadi daei sekarang infrastrukturnya sudah dibangun juga sepertinya charging port, charging station saya rasa itu akan jadi terobosan luar biasa," ucap Rosan.

Baca: Inilah Lima Kelebihan Samboja, Kecamatan di Kukar yang Akan Jadi Ibu Kota Baru RI

Rosan menambahkan, dunia usaha menyambut positif pemindahan ibu kota itu.

Dia meyakini dunia usaha tidak akan direpotkan terkait perizinan dan administrasi bila ibu kota tidak lagi di Jakarta. Hal itu karena pemerintah sudah mempunyai sistem online single submission (OSS).

Baca: Profil Lengkap Penajam Paser Utara, Ibukota Baru Republik Indonesia yang Diumumkan Jokowi

"Tempat izin bukan masalah lagi BKPM sudah ada OSS, dengan kemajuan teknologi gak perlu datang ke meja untuk urus izin. Izin seharusya jadi lebih mudah transparan dan accessable menurut saya tak usah dikhawatirkan," tuturnya.

Soal anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun yang menggunakan 19 persen dana APBN dan 81 persen dari swasta, dia berpendapat pelaku usaha siap mendukung.

Untuk itu, Rosan meminta pemerintah bersikap transparan terkait pembangunan ibu kota baru ini.

"Kita harus berpikiran positif. Dalam setiap keputusan ada kekhawatiran ya wajar. Yang penting sosialisasi dan dijalankan transparan sehingga dari pihak swasta yang akan ikut dalam program ini lebih antusias lagi," kata dia.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved