Pemerintah Berencana Stop Produksi Mobil Berbasis BBM pada 2035, Pengamat: Investasi Bisa Turun

Riyanto menuturkan, di negara maju rencana elektrifikasi juga tidak memaksa, sebab semua teknologi masih bisa berkembang

Penulis: Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi mobil. Pemerintah berencana menghentikan produksi kendaraan roda empat alias mobil yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2035. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menghentikan produksi kendaraan roda empat alias mobil yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2035.

Pengamat Otomotif dan Peneliti dari LPEM UI Riyanto, mengatakan saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan hal tersebut, investor langsung berpikir kembali.

"Begitu menteri mewacanakan ini, mulai hari itu pula investor pikir-pikir untuk investasi di Indonesia. Bahkan yang sudah investasi, mau memindahkan investasinya dalam jangka panjang. Ya kalau investasi turun, perekonomian akan melambat," tutur Riyanto saat dihubungi Tribunnews, Jumat (7/10/2022).

Baca juga: Harga BBM Naik Nggak Bikin Ketar-ketir, Isuzu Berikan Enam Tips Berkendara Eco Driving 

Riyanto menuturkan, di negara maju rencana elektrifikasi juga tidak memaksa, sebab semua teknologi masih bisa berkembang dan penggantian teknologi dibiarkan natural dan menyesuaikan banyak hal, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM).

"SDM kita tentu belum siap ya. Makanya harus bertahap. Ada learning curve (kurva belajar) untuk loncat ke Battery Electric Vehicle atau BEV. Negara maju saja tidak menggunakan jurus tersebut," jelas Riyanto.

Pemerintah disebut tidak seharusnya melarang industri untuk memproduksi mobil berbasis BBM dan membiarkan pasar sendiri yang mendisrupsi ICE (Internal Combustion Engine).

Baca juga: Ekonom: Dampak Kenaikan Harga BBM Masih Akan Terasa Sampai Akhir 2022

"Kalau BEV kompetitif, ICE juga gak akan dipilih orang, saat itulah kendaraan bermesin bakar akan hilang dari pasar. Ya kalau mau BEV cepat diadopsi, harganya dibuat lebih murah, kasih insentif dan eksoistemnya atau SPKLU-nya disiapkan dan diperbanyak," terangnya.
 

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved