Breaking News:

Saatnya Penuhi Hak Korban, Jaringan Masyarakat Sipil Desak Pengesahan RUU PKS

Desak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Sesual, Jaringan Masyarakat Sipil utarakan tuntutan ini.

Ilustrasi Parapuan Foto 2021-07-19 22:00:45 

Kasus kekerasan seksual dalam proses hukum juga sulit dibuktikan dan berdampak psikologis bagi korban.

Di Indonesia, proses penegakan hukum masih tidak ramah kepada korban kekerasan seksual, hal tersebut dapat menyebabkan trauma kekerasan yang berkelanjutan.

Dalam mendampingi korban, Lembaga Layanan menemukan 9 bentuk Kekerasan Seksual masih belum diadaptasi dalam hukum Indonesia dan belum mempertimbangkan hak-hak korban secara komprehensif.

Ahli hukum yang hadir dalam RDPU tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang tindak pidana khusus kekerasan seksual serta naskah akademik terkait kasus-kasusnya.

Baca Juga: Kenali Dampak Jangka Panjang yang Dirasakan Korban Kekerasan Seksual

Inilah yang mendorong Jaringan Masyarakat Sipil dengan konsisten mengadvokasi RUU PKS.

Menurut Jaringan Masyarakat Sipil, disahkannya RUU PKS adalah bentuk amanat Pancasila dan UUD 1945.

RUU PKS juga dilihat sebagai perwujudan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah menjadi hukum Indonesia dengan adanya UU No. 7 tahun 1984.

Demi mendorong PANJA RUU PKS di BALEG DPR RI, Jaringan Masyarakat Sipil memiliki 6 pokok pikiran untuk ditinjau.


Pertama, disempurnakannya definisi Kekerasan Seksual yang melahirkan 9 bentuk kekerasan seksual, sebagai upaya menyempurnakan kelemahan-kelemahan terkait jenis kekerasan seksual yang ada dalam KUHP dan undang-undang lainnya.

Halaman
123
Sumber: Parapuan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved