Breaking News:

Pemilu 2014

Inilah Kriteria Calon Presiden Idaman Buruh

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan akan memeriksa latar belakang (track record) mengenai calon presiden 2014-2019.

Warta Kota/Adhy Kelana
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/10/2013). KSPI menuntut kenaikan upah 50 persen nasional, hapuskan sistem alih daya (outsourcing) dan jalankan Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 secara langsung dan tidak bertahap. Sayangnya aksi ini diwarnai dengan menutup Jalan Gatot Subroto sehingga kemacetan panjang tak dapat dihindari. (Warta Kota/Adhy Kelana) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan akan memeriksa latar belakang (track record) mengenai calon presiden
2014-2019.

Menurut Said, calon presiden yang nantinya didukung buruh harus memenuhi kriteria yang ditetapkan buruh yakni tidak pro upah murah.

"Yang akan kami dukung tentu calon presiden yang tidak pro upah murah. Calon presiden yang punya track record murah akan menjadi negatif bagi buruh karena upah bagi buruh adalah sebuah ukuran ksejahteraan," ujar Said kepada Tribunnews, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Said melanjutkan ada tiga kebijakan yang harus dilaksanakan terkait upah buruh. Pertama, buruh menginginkan upah minimum 2015 naik 30 persen. Permintaan kenaikan tersebut mengingat inflasi hampir dua digit sehingga daya beli buruh menurun.

"Kedua, jaminan kesehatan untuk buruh kami minta calon presiden kami minta digratiskan saja. Berarapun pendapatan buruh, mungkin pada pendapatan misal Rp 15 juta / bulan boleh dia bayar 0,5 persen. Kalau di bawah 15 juta dia gratiskan saja. Orang nggak banyak kok dana yang dibutuhkan. Rp 30 triliun. Kalau kita lihat anggaran kesehatan sesuai undang-undang kesehatan kan 5 persen dari Rp 1.500 triliun (APBN)," terang Said.

Ketiga, pengusaha harus memberikan jaminan pensiun. Pengusaha yang tidak membayar jaminan pensiun maka dia harus dipenjarakan.

"Calon prsiden yang kita pilih yang berani mengatakan bahwa setiap pengusaha wajib membayar jaminan pensiun. Yaitu pada 1 juli 2015. Dan juga hapus aja semua sistem outsourcing," lanjut dia.

Keempat, calon presiden harus berani menggratiskan alat transportasi ekonomi atau non ac.

"Kereta ekonomi  udah gratisin saja, itu bisa kami ambil dari reduksi subsidi BBM. Bisa untuk pendidikan gratis untuk anak guru sampai perguruan tinggi negeri. Tranportasi publik non ac gratis, orang pulang kampung non ac gratis, dan merevisi kontrak-kontrak karya," kata dia.

Said mengaku akan mengumumkan dukungan buruh terhadap calon presiden sehabis Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) atau awal Mei 2014.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Gusti Sawabi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved