Calon Presiden 2014

Jokowi Belum Mau Berkomentar Soal Freeport

Joko Widodo, belum ingin berkomentar mengenai royalti dan divestasi saham PT Freeport

Jokowi Belum Mau Berkomentar Soal Freeport
Kompas.com
Bakal calon presiden PDIP Joko Widodo (kiri) saat menjadi orator dalam kampanye pemilihan legislatif di Jayapura, Papua, Sabtu (5/4/2014). 

TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, belum ingin berkomentar mengenai royalti dan divestasi saham PT Freeport yang hingga kini masih mengeksplorasi tambang di Timika, Papua.

"Saya kira nanti setelah Pileg," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini usai menjadi jurkamnas dalam kampanye terbuka PDIPn di lapangan PTC Entrop, Jayapura, Sabtu (5/4/2014).

Jokowi sebelumnya mengatakan dirinya ingin memanfaatkan potensi alam di Papua demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri.

"Potensi yang ada di sini sangat besar, tapi potensi yang ada itu sebesar-besarnya dipakai untuk kemakmuran dan kesejahteeraan rakyat Papua," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dengan PT Freeport kembali melakukan renegosiasi mengenai eksplorasi tambang di Papua. Pemerintah berusaha agar tarif royalti yang diperoleh Indonesia meningkat menjadi 3,75 persen. Dan untuk divestasinya diharapkan bercokol di angka 51 persen.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R Sukyar beberapa hari lalu mengatakan Pemerintah Indonesia akan mengizinkan PT Freeport kembali melakukan eksplorasi tambang di Papua namun dengan syarat yang harus dipenuhi.

"Kalau pemerintah menyetujui harus ada syarat dong. Syaratnya mulai dari sisi kinerja yang kita lihat, kewajiban pembangunan smelternya bagaimana, royaltinya tentu tidak mungkin 1 persen, tentu jauh di atas itu, divestasi saham dan seterusnya terutama 6 poin renegosiasi," ucap R Sukyar.

Enam poin renegosiasi yang dimaksudkan R Sukyar yakni luas wilayah, royalti, divestasi saham, perpanjangan kontrak, pengolahan dan pemurnian mineral, dan peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved