Rabu, 27 Mei 2026

Calon Presiden 2014

Peneliti Cyrus Network: Prabowo dan Jokowi Belum Keluarkan "Amunisi"

"Prabowo mengenal Jokowi sejak pilkada DKI Jakarta," kata Direktur eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi.

Tayang:
Editor: Hasanudin Aco
Warta Kota/henry lopulalan
DEBAT CAPRES-CAWAPRES 2014 - Kandidat capres dan cawapres no 1 Prabowo- Hatta (kiri) dan kadidat capres dan cawapres No 2 Jokowi-JK (kanan) dalam debat capres-cawapres yang berlangsung di Balai Sarbini di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Acara debat yang pertama dari lima debat ini bagian untuk menuju RI-1 dan RI-2 pencoblosan pada 9 Juni 2014 mendatang. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi menyebut dalam debat peserta pemilihan presiden (pilpres) malam tadi, Senin (9/6/2014), pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), belum mengeluarkan "amunisi" nya untuk saling menyerang.

Dalam pemaparannya di acara konfrensi pers hasil survei Cyrus Network, di restoran d'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2014), Hasan menyebutkan bahwa Prabowo dan Jokowi sudah saling mengenal sejak lama, bahkan Prabowo adalah salah satu pendukung Jokowi saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Dua pihak ini saling mengenal. Prabowo mengenal Jokowi sejak pilkada DKI Jakarta, banyak sekali amunisi yang bisa dikelola untuk mendegradasi Jokowi, begitu juga sebaliknya," katanya.

Namun demikian dalam debat malam tadi Jokowi-JK masih menggunakan isu yang kurang kuat, yakni isu Hak Asasi Manusia (HAM). Alhasil isu yang dilontarkan dapat dengan mudah diklarifikasi.

Prabowo sering dikaitkan soal isu pelanggaran HAM karena pada 1997-1998 lalu ia diduga terlibat kasus penculikan aktivis. Prabowo diberhentikan secara hormat atas kasus itu, namun tidak pernah ada proses hukum untuk hal itu. Hingga kini Prabowo masih tersandera.

"Itu kan isu lama, sudah belasan tahun Prabowo masih eksis, dan partainya terbesar nomor tiga," ujar Hasan.

Isu oknum Babinsa di Jakarta pusat juga menurutnya tidak tidak efektif, karena terlalu jauh untuk bisa menyudutkan koalisi Partai Gerindra Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB). Begitu pun isu penetapan tersangka Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (PPP), Suryadharma Ali.

"Sebelumnya lasus LHI (bekas Ketua Umum DPP PKS Luthfi Hasan Ishaq) juga tidak bisa mendegradasi PKS," katanya.

Sedangkan soal isu SARA yang digunakan pihak tertentu untuk mendegradasi elektabilitas Jokowi menurut Hasan juga kurang kuat. Ia menyebut saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta isu itu sudah pernah digulirkan, dan terbukti tidak efektif.

"Ini entah timsesnya kurang jeli atau bagaimana. Saya saja bisa membuat sepuluh daftar (kelemahan) Prabowo-Jokowi," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved