Breaking News:

Calon Presiden 2014

KPU: Pilpres 2014 Bisa Dua Putaran

Sebelumnya, tiga pemohon mendaftarkan uji materi Pasal 159 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014). Dalam rapat tersebut ditampilkan jumlah total DPT pilres seluruh Indonesia sebanyak 190.290.936. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap mengacu kepada ketentuan lama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, walau peserta Pilpres hanya dua pasangan calon, KPU tetap memberlakukan aturan dua putaran jika pemenang tidak sesuai dengan ketentuan UU.

"Kita memutuskan sampai dengan hari ini di PKPU kita itu kan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 Tahun 2008.

Tetapi kami ingin memberikan penegasan saja sebagaimana yang ada dalam PKPU kita. Mungkin dalam PKPU kita itu orang masih belum melihat ada sesuatu yang tegas, jadi masih ada tafsir macam-macam, bahwa kami mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar," kata komisioner KPU Arief Budiman, di kantornya, Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Menurut Arief, pasangan calon terpilih harus sesuai dengan ketentuan yakni pertama harus memenuhi 50 persen plus satu, kedua harus memenuhi 20 persen di setiap provinsi sekurang-kurangnya di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia.

Jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Pemilu dilanjutkan ke dua putaran.

"Kalau tidak terpenuhi ya dua putaran, kalau terpenuhi ya satu putaran, kalau MK bilang satu putaran ya kita ikuti perintah Undang-Undang.

Itu kan putusan semua orang harus ikut. Tapi kalau putusan MK itu tidak segera dikeluarkan. Kami kan ingin memberi kepastian dan ketegasan lebih awal, sebetulnya PKPU kita sudah tegas.

Cuma supaya tidak menimbulkan macam-macam kita menjelaskan itu secara eksplisit," terang Arief.

Sebelumnya, tiga pemohon mendaftarkan uji materi Pasal 159 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut berbunyi 'Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia'.

Pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena peserta Pemilu kali ini hanya dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Hatta Rajasa.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved