Breaking News:

Pengamat: UU MD3 Hasil Revisi Antireformasi

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD yang disahkan antireformasi.

presidenri.go.id
Ruang Rapat Paripurna DPR RI 

Laporan Wartawan Warta Kota, Budi Malau

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Yolanda Panjaitan menilai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD yang disahkan beberapa waktu lalu antireformasi.

"Disahkannya UU MD3 2014 menandakan DPR anti reformasi," kata Yolanda, dalam acara Konferensi Nasional Ilmu Politik bertema Mencari Format Sinergi Masyarakat Sipil dan Institusi Politik Formal, di FISIP UI Depok, Senin (25/8/2014).

Ada tiga hal UU MD3 tersebut antireformasi. Pertama, adanya upaya menghalangi proses hukum terhadap anggota DPR. Dalam undang-undang tersebut, penegak hukum harus meminta izin Mahkamah Kehormatan untuk memeriksa anggota DPR

Kedua, adanya ketentuan mengenai hak anggota DPR untuk mendapatkan dana aspirasi atau dana program pembangunan daerah pemilihan. Terakhir, hilangnya pasal-pasal yang mengatur keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan.

"Hilangnya pasal keterwakilan itu bertentangan dengan semangat affirmative action dalam UU Pemilu mengenai jumlah minimal dan penempatan perempuan dalam pencalonan legislatif. Seharusnya semangat ini digenapi keterwakilannya dalam posisi-posisi strategis di DPR agar dapat mewujudkan partisipasi nyata perempuan dalam pembuatan kebijakan," paparnya.

Hal ini akan memunculkan pentingnya pemberdayaan rakyat untuk dapat mengawasi dan mengontrol DPR baik dalam proses pelibatan publik dalam pembahasan RUU maupun dalam implementasi kebijakan. "Tapi ini tak terlihat di UU MD3 revisi yang disahkan DPR," katanya.

Editor: Y Gustaman
Sumber: Warta Kota
Tags
UU MD3
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved