Guru Honorer di Flores Digaji Rp 75 Ribu Per Bulan, KIP: Itu Kegagalan Kepala Daerah

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengecam temuan tersebut dan menyalahkan kepala daerah karena tidak punya agenda yang terukur

Guru Honorer di Flores Digaji Rp 75 Ribu Per Bulan, KIP: Itu Kegagalan Kepala Daerah
TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
ILUSTRASI - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasundan (BEM Unpas) melakukan unjuk rasa Evaluasi 1 Tahun Kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum #JabarBelumJuara di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya, puluhan mahasiswa itu mengkritisi kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, diantaranya terkait masalah pendidikan, yakni carut marut PPDB tahun ajaran 2019-2020 dan kesejahteraan guru honorer di Jawa Barat yang masih sangat memprihatinkan. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib guru honorer asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Marseille (27), yang digaji Rp 75 ribu selama tujuh tahun pengabdiannya telah menyeruak ke telinga publik.

Merespons kabar ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengecam temuan tersebut dan menyalahkan kepala daerah karena tidak punya agenda yang terukur soal pendidikan.

"Itu kegagalan kepala daerah yang tidak peduli dan tidak punya agenda jelas dan terukur soal pendidikan," ujar Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI Romanus Ndau saat dihubungi tribunnews.com, Sabtu (9/11/2019).

Komisioner KIP yang juga berasal dari Flores ini mengatakan, kepala daerah di tempat Maria mengajar justru memprioritaskan program yang menurutnya tidak perlu dan mengesampingkan nasib guru honorer.

"Ironisnya banyak program yang tidak perlu malah mendapat prioritas. Kasihan guru-guru yang dikorbankan," ujarnya.

"Miris di saat daerah lain maju di daerah ini justru mengalami degradasi. Masalah pendidikan sudah berlangsung lama, tapi kepala daerah seakan tak mengetahui," tambah Romanus.

Dia mengungkapkan sudah lama guru di Flores menuntut agar diterbitkan undang-undang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan nasib guru honorer.

Namun, hingga kabar tentang Maria yang digaji Rp 75 ribu selama tujuh tahun beredar ke publik, tak satupun tuntutan itu dikabulkan.

"Tuntutan dan tuntutan guru sudah lama terdengar. Tak ada program yang benar-benar bisa menolong," katanya.

Kemudian Romanus berbicara soal pemimpin yang seyogyanya memberi harapan dan menghadirkan visi inovatif yang dapat mengangkat kesejahteraan guru honorer di Flores.

"Padahal di situlah pemimpin diperlukan. Mereka hadir untuk membawa harapan dengan inovasi-inovasi yang bervisi masa depan termasuk dengan memberi kesejahteraan kepada guru," kata Romanus Ndau.

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved