Breaking News:

Kemendikbud Rancang Aturan yang Permudah Pelaporan Kekerasan Seksual

Transparansi dari pemberantasan kekerasan seksual, menurut Nadiem, sangat diperlukan

Tribunnews/Jeprima
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021). Nadiem Makarim mengungkapkan, baru 15 persen sekolah di Indonesia yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat. Tribunnews/Jeprima 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pihaknya sedang merancang Peraturan Menteri (Permendikbud) tentang kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi.

Permendikbud tersebut akan menjadi aturan yang mempermudah pelaporan korban kekerasan seksual.

"Yang mau kita sempurnakan dengan adanya Permendikbud baru ini adalah meningkatkan transparansi dengan apa yang terjadi," kata Nadiem dalam dialog virtual, Selasa (27/4/2021).

Selain itu, Permendikbud ini juga akan mendorong civitas akademika dan pemimpin-pemimpin di perguruan tinggi memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Transparansi dari pemberantasan kekerasan seksual, menurut Nadiem, sangat diperlukan.

"Jadi dalam-dalam kita merancang suatu strategi untuk benar-benar mendarah dagingkan konsep moralitas di dalam perguruan tinggi ini, karakter yang penuh dengan moralitas, menurut kami dari yang kita lihat dari program-program yang sukses, yang terpenting itu partisipasi mahasiswa sendiri," ungkap Nadiem.

Baca juga: Penyelesaian Kekerasan di Papua Harus Melalui Jalan Dialog dan Rekonsiliasi

Mantan CEO Gojek ini mengatakan aturan ini ini akan memungkinkan korban kekerasan seksual melapor langsung kepada Kemendikbud.

Tingkat pelaporan tersebut, kata Nadiem, akan dilakukan secara online dengan kerahasiaan yang tinggi.

"Jadinya jangan sampai yang terlapor itu menjadi korban, kita harus menyadari masih ada stigma (negatif) daripada isu-isu ini di masyarakat. Jadinya perlindungan informasi mereka, perlindungan confidential lebih kepada mereka. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan tindak lanjutnya nanti harus kita ciptakan suatu sistem terintegrasi," jelas Nadiem. 

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved