Anggota Komisi X DPR Ingatkan Anggaran Pendidikan Rp 757,8 Triliun Tahun 2026 Harus Tepat Sasaran
Adde Rosi Khoerunnisa mengingatkan pentingnya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam RAPBN 2026.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Perlu penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan.
Program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat Undang-undang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-undang.
"Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang," tegasnya.
Sebelumya, dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen menjadi prioritas dengan alokasi Rp 178,7 Triliun untuk gaji dan peningkatan kompetensi guru dan dosen.
Selain itu, pemerintah akan memperhatikan program berupa tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan PNS guru di daerah.
"Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan," terang Adde.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap RAPBN 2026, khususnya dalam bidang pendidikan, serta berkomitmen mengawal agar program-program pro-rakyat tersebut terlaksana dengan baik.
"Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.