FSGI Sebut Akses Pendidikan Berkualitas Belum Sepenuhnya Dinikmati Semua Anak Bangsa

Ringkasan Berita:

• Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kemerataan pendidikan berkualitas yang masih belum dinikmati semua anak bangsa.
• Ketua Umum FSGI Fahriza Marta Tanjung menilai, Kemendikdasmen seolah masih percaya sekolah favorit, pemerintah memunculkan istilah Sekolah Rakyat maupun Sekolah Garuda.
• Sementara ketimpangan antara kota dan daerah, sekolah negeri dan swasta, serta kelompok mampu dan rentan masih nyata.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kemerataan pendidikan berkualitas yang masih belum dinikmati semua anak bangsa.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) adalah organisasi guru tingkat nasional yang berdiri sejak 23 Januari 2011.

Baca juga: Hardiknas 2026, Pimpinan Komisi X DPR Sorot Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Kota dan Wilayah 3T

FSGI berfungsi sebagai wadah federasi dari berbagai serikat guru daerah di Indonesia, dengan tujuan memperjuangkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, serta melindungi hak-hak guru dan peserta didik.

Ketua Umum FSGI Fahriza Marta Tanjung menyampaikan, semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara itu menolak sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif.

Meski demikian, menurutnya, semangat tersebut masih menghadapi banyak tantangan serius.

"Akses pendidikan berkualitas belum sepenuhnya dinikmati semua anak bangsa," kata Fahriza, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (3/5/2026) sebagai refleksi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026..

Ia menilai, Kemendikdasmen seolah masih percaya sekolah favorit, pemerintah memunculkan istilah Sekolah Rakyat maupun Sekolah Garuda. 

Sementara ketimpangan antara kota dan daerah, sekolah negeri dan swasta, serta kelompok mampu dan rentan masih nyata. 

"Pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan efektif. Anak-anak dengan kebutuhan khusus, masyarakat adat, hingga daerah 3T masih berjuang untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Keadilan pendidikan bukan sekadar membuka akses, tetapi memastikan kualitas yang setara," jelasnya.

Ia menyoroti perlunya transparansi penggunaan anggaran, prioritas pada peningkatan kualitas guru dan fasilitas belajar, dan evaluasi program-program besar agar tidak sekadar menjadi proyek administrative. 

"Tanpa pengawasan yang ketat, anggaran besar bisa kehilangan dampak nyata bagi siswa dan guru," kata dia.

Terkait hal ini, Fahriza kemudian menyinggung terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis. 

Ia menekankan, pentingnya pengawasan distribusi dan kualitas, transparansi anggaran, serta keterlibatan sekolah secara proporsional tanpa membebani guru. 

"Program baik tanpa tata kelola yang baik berisiko menimbulkan ketimpangan baru," kata Fahriza.