Pilkada Serentak 2020

Bawaslu: Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020 Kalau Pandemi Corona Telah Berlalu

Abhan, mengatakan usulan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember 2020 itu masih tentatif.

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua Bawaslu RI Abhan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember 2020.

Sebelumnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September 2020.

Namun, karena situasi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk di Indonesia, maka waktu pesta demokrasi tingkat daerah itu ditunda sementara.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan usulan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember 2020 itu masih tentatif.

Artinya, kata dia, masih kemungkinan untuk dimundurkan dari tanggal itu melihat situasi penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

"Terkait opsi pertama, 9 Desember 2020, maka kalau melihat kondisi saat ini seperti disampaikan, bahwa ini sangat tergantung pada kondisi COVID-19, apakah bisa selesai Mei 2020 atau berkelanjutan, tentu kita berharap semua cepat selesai,” ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020).

Baca: IATA: Pendapatan Maskapai Global Turun Drastis karena Corona

Baca: Salah Urus Pandemi Corona, Trump Hentikan Bantuan ke WHO

Baca: Pemain Muda Juventus Ini Miliki Karakter Bermain yang Mirip dengan Arjen Robben

Dia menjelaskan, kurva puncak pandemi ini masih berkisar pada Mei dan Juni 2020 sehingga, jika memilih opsi bulan Desember 2020 dan tahapan dimulai bulan Juni, kemungkinanya kecil. Seandainya ada beberapa perubahan dalam beberapa tahapan seperti metode kampanye dan verifikasi faktual.

Untuk itu, dia meminta, presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Nantinya, menurut dia, Perppu akan mengatur soal teknis seandainya pilihannya 9 Desember

"Ada beberapa metode-metode kampanye dan metode verifikasi faktual tak seperti yang ada di UU 10/2016, ataupun metode coklit tak sama seperti di UU 10. Jadi bukan diubah oleh PKPU, tapi diubah lewat Perppu. Jadi Perppu enggak ngatur soal penundaan, tetapi mengatur sisi teknis dan sebaginya,” kata dia.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved