Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Politikus PDIP Pertanyakan Stimulus Bidang Politik Terkait Pilkada Serentak 2020

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP Hugua meminta Sri Mulyani untuk juga memikirkan adanya stimulus dalam bidang politik atau demokrasi.

Istimewa
Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hugua. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Hugua menyoroti besaran anggaran yang disetujui untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Dari anggaran yang diajukan dalam rapat tersebut sebesar Rp 4,77 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui pemberian anggaran tahap I untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 1 triliun.

Anggaran selanjutnya akan diberikan secara bertahap.

Hugua mengatakan adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor.

Baca: Iuran BPJS Jauh di Bawah Perhitungan Aktuaria, Menko PMK: Tak Mungkin Pemerintah Terbebani Terus

Ia meminta Sri Mulyani untuk juga memikirkan adanya stimulus dalam bidang politik atau demokrasi.

Hal itu dikatakannya dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri, Menkeu, Kepala BNPB, KPU, Bawaslu dan DKPP, Kamis (11/6/2020).

"Kalau di sektor ekonomi ada yang namanya stimulus ekonomi, kalau di sosial ada yang namanya stimulus sosial atau bantuan sosial dan seterusnya. Tidak juga kah berpikir stimulus politik atau stimulus demokrasi? Benar dari teman-teman saya yang dikatakan tadi bahwa ini menyangkut masalah kepemimpinan," kata Hugua.

Baca: Nasib Polisi Terdakwa Pembunuhan George Floyd, Dikecam Rekan Sendiri hingga Jaminan Rp 17 M

Hugua mengatakan semua pihak harus mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Dukungan itu penting agar menciptakan Pilkada yang berkualitas meski digelar di tengah pandemi Covid-19.

Dengan begitu, output atau hasil yang dicapai juga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Baca: Beredar Foto Baru Nissan Qashqai, Diprediksi Jadi Model Rogue Sport Terbaru di AS

"Salah memilih memimpin daerah ini masalah demokrasi dan ini masalah. Tidak ada ekonomi, tidak ada kamtibmas kalau salah memilih pemimpin karena kualitasnya rendah oleh karena Pilkada yang tidak benar," ujarnya.

"Oleh karena itu maka saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan tidak ada alasan untuk tidak ada anggaran," imbuhnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved