Pilkada Serentak 2020
Pilkada Serentak Momentum Menerapkan Kembali Pancasila
pilkada serentak yang digelar di tengah pandemi Covid-19 justru dapat menjadi momentum untuk kembali menerapkan Pancasila yang mulai jarang
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbedaan pandangan politik yang mampu merusak persatuan di masyarakat, seperti tertera di sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia, dikhawatirkan akan muncul dalam gelaran Pilkada Serentak 2020.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pilkada serentak yang digelar di tengah pandemi Covid-19 justru dapat menjadi momentum untuk kembali menerapkan Pancasila yang mulai jarang dibicarakan di masyarakat.
"Ini sebetulnya momentum untuk merubah semua tata cara dalam semua aspek kehidupan termasuk masalah ideologi. Jadi kalau selama ini kita menilai bahwa Pancasila ini masih terasa kurang sekarang dalam pembicaraan, inilah momentumnya saatnya kita membicarakan itu. Karena semua kita lupakan yang lalu, kita kembali ke nol sekarang dalam membangun tatanan baru atau new normal," ujar Doli, Sabtu (1/8/2020).
Doli melihat demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan besar negara Indonesia yakni menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga pilkada serentak yang merupakan kontestasi demokrasi harus dipergunakan sebaik-baiknya dan relevan dengan tujuan bangsa tersebut.
Baca: DPR, KPU, Bawaslu dan LSM Sepakat Pilkada Serentak Momentum Lawan Covid-19
"Nggak mungkin kita bisa mencapai masyarakat yang makmur kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak solid. Oleh karenanya itu (persatuan, - red) adalah salah satu yang harus kita jaga di dalam pilkada serentak ini," kata dia.
Pilkada serentak mendatang juga dilihat akan fokus kepada satu masalah yakni bagaimana melawan atau menuntaskan masalah pandemi Covid-19. Karenanya, Doli sepakat apabila dalam kampanye nanti, tema yang diusung oleh bakal calon adalah bagaimana mereka bisa membangun optimisme dan membangun kebersamaan untuk melawan Covid-19 serta keluar dari krisis yang ditimbulkannya.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan pandemi Covid-19 harus dijadikan sebuah perdebatan dan agenda untuk mencari calon kepala daerah. Romo Benny menilai masyarakat mencari pemimpin yang bisa memenuhi harapan dan memberikan solusi akibat terdampak Covid-19.
"Pilkada ini ajang kompetisi, adu program, adu gagasan, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pandemi Covid-19 karena daerah-daerah juga merasakan. Jadi ini sebenarnya alat ukurnya cukup menjadi kuat, bagaimana Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar negara tetapi Pancasila menjadi praktis dalam kebijakan politik kepala-kepala daerah itu," kata Romo Benny.
Sementara itu, Doli mengatakan tema-tema tentang SARA yang biasa muncul dalam tiap perhelatan kontestasi politik dan memecah belah tidak akan digubris masyarakat.
Ketika ada bakal calon yang masih membawa tema SARA, dia meyakini hal tersebut akan menjadi bumerang bagi mereka. Karena masyarakat akan lebih fokus dengan solusi yang ditawarkan terkait pandemi.
"Saya kira kalau misalnya ada calon kepala daerah yang nanti membawa tema-tema tentang SARA, tentang memecah belah, saya kira nggak akan digubris. Karena tema yang sekarang dihadapi masyarakat adalah menghadapi pandemi ini. Kan kalau memakai isu SARA itu bahkan bukan pancasilais, inilah momentumnya kita menjadi seorang yang pancasilais," kata Doli.
Terkait tema SARA, Romo Benny mengatakan BPIP akan menggandeng KPU dan Bawaslu untuk membangun narasi di ruang-ruang publik tentang pentingnya menjaga persatuan, keragaman, dan kebhinekaan.
Menurut Romo Benny ketika pilkada digunakan untuk membahas tema SARA maka energinya akan habis disana. Pilkada yang tidak damai akan merugikan masyarakat, terutama dalam masa pandemi dimana hanya persatuanlah yang membuat daerah lebih sejahtera.
Dia mencontohkan persoalan yang dihadapi ibu-ibu saat pandemi karena keterbatasan pulsa dan gawai dalam menghadapi pendidikan anaknya secara daring. Calon kepala daerah menurutnya harus dituntut kreatif memberikan solusi terkait masalah di daerah dan bukannya bermain tema SARA.
"Kalau dulu mungkin lebih mudah karena dengan SARA, membakar emosi, mencari dukungan. Sekarang tidak, publik akan kritis, jadi publik akan mempertanyakan program-program kepala daerah yang bisa menjawab masalahnya," kata Romo Benny.
Berkaca pada pilkada dan pilpres terdahulu yang cenderung memanas dengan tema SARA, Romo Benny menyinggung pentingnya etika dan kepatuhan bersama dari tim pemenang masing-masing bakal calon kepala daerah untuk tidak menyulut konflik.
Namun penting pula adanya tindakan tegas dari Bawaslu, KPU, dan pihak kepolisian ketika ada pihak yang mulai menggunakan kampanye SARA. Peranan media sosial serta media massa juga dinilai penting dengan tidak fokus membahas tema SARA, melainkan bagaimana mengamalkan nilai Pancasila yaitu persatuan dalam pilkada.
"Yang penting dari pilkada adalah kebersamaan. Meskipun kompetisinya itu keras, penuh argumentatif tapi tidak lagi menggunakan yang namanya kebencian, SARA, menyangkut karakter seseorang, tetapi adu gagasan kemudian meyakinkan publik kepada sesuatu yang punya nilai. Jadi sekarang ini momentumnya Pancasila itu betul-betul menjadi aplikasi dalam hidup nyata," jelasnya.
Di sisi lain, Doli menuturkan masyarakat dimudahkan untuk menyeleksi bakal calon kepala daerah dengan kondisi pandemi Covid-19. Pasalnya kondisi ini membuat mereka akan fokus kepada satu tema yakni pandemi itu sendiri.
Selain itu, ketika ada pihak yang berusaha memainkan isu seperti SARA maka akan mudah dipetakan, diketahui dan dilacak. Apalagi saat ini semua pihak berkomunikasi secara daring, dimana kemungkinan besar kampanye pun akan dilakukan secara daring.
"Saya kira tim sukses atau tim pemenang pasangan calon juga nggak berani menggunakan tema-tema sensitif seperti itu. Jadi sekarang kalo nggak masyarakat, si pasangan calon atau timnya, berarti yang fasilitatornya yang membuat ini (isu SARA). Nah tadi KPU, Bawaslu, dan juga aparat penegak hukum juga harus bekerja dan kayaknya pekerjaannya lebih sederhana sekarang. Karena sudah ketahuan kalau nggak masyarakat, si pasangan calon, berarti si medianya (yang bermain isu SARA)," kata Doli.
Oleh karenanya, politikus Golkar tersebut menghimbau kepada kawan-kawan media, penggiat media sosial, hingga media online untuk mengisi narasi dengan tema persatuan dan nilai Pancasila jika ingin membangun kembali tatanan baru.
"Inilah momentum kita mengisi narasi dalam penyampaian di media sosial, di media online, dengan tema-tema persatuan, nilai-nilai Pancasila yang saya kira ini ditunggu sekarang oleh masyarakat kita. Karena kita membutuhkan persatuan untuk melawan pandemi Covid-19 ini keluar dari krisis," kata Doli.
Romo Benny juga menegaskan pentingnya agar komunitas media menggiring agenda pilkada ini kepada narasi persatuan melawan pandemi Covid-19. Dengan begitu, isu SARA hingga hoaks pun dapat diminimalisir.
Meski memang dia meyakini pasti ada upaya dari oknum-oknum tertentu untuk memperkeruh suasana. Namun hal itu akan mudah diidentifikasi karena tema yang diangkat di pilkada seragam terkait persatuan menghadapi pandemi.
"Yang penting adalah agar komunitas media itu menggiring kepada agenda setting kepada pentingnya sekarang kita bersatu melawan covid ini. Jadi kalau semua media itu fokus dan agendanya jelas, ya isu (SARA) ini kesempatannya kecil, atau ruang mereka berekspresi. Itu berarti media jangan menggoreng isu SARA itu," kata Romo Benny.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/politikus-golkar-komen-soal-putusan-mk.jpg)