Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Pemerintah Siapkan SKB Pedoman Netralitas ASN di Pilkada 2020

Tjahjo Kumolo mengatakan setiap pelaksanaan Pilkada serentak, permasalahan netralitas ASN selalu muncul ke permukaan.

IST
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan setiap pelaksanaan Pilkada serentak, permasalahan netralitas ASN selalu muncul ke permukaan.

Terlebih, dalan gelaran Pilkada tahun 2020 ini juga membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Tjahjo menegaskan, bahwa negara tidak mencabut hak ASN sebagai pemilih. Tetapi untuk menjaga agar ASN tetap netral, maka perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar azas netralitas.

"Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," kata Tjahjo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).

Baca: Mabes Polri Sebut 5.113 TPS Masuk Kategori Rawan pada Pilkada 2020

Lebih lanjut, Tjahjo menyebut, untuk menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 maka Kementerian PAN-RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan Bawaslu telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Penandatanganan SKB Netralitas akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020 di Kementerian PANRB.

Ada pun tujuan dari penetapan SKB ini yakni menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Lalu, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas Pegawai ASN.

"Dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN," jelas Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pedoman tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis, termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan PPK sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN.

"Sehingga dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan sistem merit," tutupnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved