Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Tidak Ada Undangan, Pasangan Calon Pilkada Diumumkan Lewat Website  

Pada tahapan ini menurutnya akan terjadi dua kerawanan, yakni kerawanan penyebaran virus covid-19

Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian menegaskan bahwa tidak akan ada undangan bagi pasangan calon (Paslon) maupun tim sukses saat penetapan pasangan calon Rabu (23/9/2020) besok.

Paslon dalam pergelaran Pilkada Serentak 2020 yang lolos verifikasi akan diumumkan melalui website atau dipasang di papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing.

“Pada tanggal 23 akan diumumkan, KPU menjelaskan bahwa tidak ada undangan untuk pasangan calon atau tim sukses,” kata Tito dalam Rakor Penyelenggaraan Pilkada, Selasa (22/9/2020).

Baca: Muhammadiyah Minta Pemerintah Libatkan Ahli Epidemiologi Kaji Ulang Pelaksanaan Pilkada 2020

Baca: Ketum Muhammadiyah Minta Pemerintah Tanggungjawab Jika Penularan Covid-19 Makin Parah Usai Pilkada

Baca: Anggaran Melonjak Rp 20,46 Triliun Jika Pilkada Serentak Jadi Digelar

“Namun yang ada rapat pleno tertutup antara KPU daerah, setelah itu akan diumumkan siapa paslon yang lolos dan tidak, sesuai aturan yang ada dan diumumkan melalui website atau memasang di papan pengumuman di papan KPUD,” lanjutnya.

Pada tahapan ini menurutnya akan terjadi dua kerawanan, yakni kerawanan penyebaran virus covid-19 dan rawan aksi anarkis

Ia menegaskan untuk menegakan aturan covid-19 harus dibarengi dengan menjaga agar dalam pelaksanaan Pilkada tidak terjadi aksi anarkis.

“Bagi yang lolos mungkin kan muter-muter, konvoi dan arak arakan, itu jangan sampai terjadi. Bagi yang tidak lolos mungkin akan kecewa, tidak boleh ada pengumpulan massa dan aksi anarkis,” tegasnya.

Bagi Paslon yang tidak lolos akan diberikan kesempatan melakukan protes dengan aturan hukum yaitu melakukan gugatan keberatan atau gugatan sengketa di kantor bawaslu daerah masing-masing

“Bawaslu wajib menerima tapi tidak boleh rame-rame, tidak boleh ada aksi anarkis,” tegasnya.

Di tahapan sengketa Pemilu, kantor KPU dan Bawaslu menurutnya perlu dijaga karena kedua badan tersebut yang akan memutuskan lolos tidaknya sengketa Pilkada tersebut.

“Yang tidak lolos masih bisa melakukan gugatan lagi ke PTUN bahkan sampai ke kasasi atau MA,” katanya.

Ruang-ruang tersebut yang dijelaskan dapat digunakan Paslon dan tim suksesnya untuk mengungkapkan keberatan berdasarkan landasan hukum.

Ia pun tidak segan akan menangkap para pelaku anarkis dengan sejumlah peraturan yang telah diatur dalam undang-undang Pilkada, Pergub, maupun undang-undang pelanggaran ketertiban bagi pelaku yang melawan petugas saat menjalankan tugasnya.

“Jadi ada mekanisme hukum tapi bukan aksi anarkis kekerasan, kalau itu ya (akan) ditangkap, karena melakukan pelanggaran hukum pidana. Kita tidak akan mentolerir aksi kekerasan apapun juga,” katanya

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved