Pilkada Serentak 2020
Pilkada saat Pandemi: PDI-P Tak Ingin Korbankan Rakyat hingga PAN Khawatir Partisipasi Publik Rendah
Gelaran pilkada di tengah pandemi, PDI-P tak ingin korbankan rakyat hingga PAN khawatir partisipasi publik rendah.
Penulis:
Inza Maliana
Editor:
Muhammad Renald Shiftanto
TRIBUNNEWS.COM - Meski tengah dilanda pandemi Covid-19, Pemerintah tetap akan menggelar pemilihan kepada daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Berbagai organisasi masyarakat pun ramai-ramai menentang pelaksanaan Pilkada.
Namun, Pemerintah memastikan gelaran 'pesta rakyat' ini akan tetap berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat.
Sehingga, tidak berpotensi menjadi klaster baru penularan virus corona.
Beberapa partai politik menanggapi kritikan publik terkait gelaran Pilkada 2020 di masa pandemi.
PDI Perjuangan (PDI-P) menjawab anggapan Pilkada digelar dengan mengorbankan rakyat memilih dalam kondisi darurat.

Baca: Jika ada Sanksi Tegas, Peserta Pilkada Bakal Pikir Ulang Langgar Protokol Kesehatan
Baca: Sejumlah Cakada Meninggal Akibat Covid-19, Pengamat: Ini Pilkada yang Dipaksakan dan Cenderung Nekat
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada pemimpin yang ingin mengorbakan rakyatnya.
Terlebih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini.
Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru ingin melindungi rakyat.
Yakni dengan cara memberikan kepastian terkait pemimpin daerah.
"Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto dalam webinar bertajuk 'Corona dan Benang Kusut Pilkada 2020', Sabtu (10/10/2020).
"Kita pahami bagaimana Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sosok yang berasal dari rakyat," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Baca: KPU Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada
Baca: Epidemiolog UI : Pilkada 2020 Risiko Tinggi Penularan Covid-19 dan Sulit Patuhi Protokol Kesehatan
Ia menambahkan, Pilkada 2020 digelar untuk memberikan kepastian di tengah krisis pandemi Covid-19.
Terutama dalam memberikan pemimpin yang memiliki legalitas untuk bisa mengambil kebijakan strategis bagi rakyat.
"Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi," ujar dia.