Pilkada saat Pandemi: PDI-P Tak Ingin Korbankan Rakyat hingga PAN Khawatir Partisipasi Publik Rendah

TRIBUNNEWS.COM - Meski tengah dilanda pandemi Covid-19, Pemerintah tetap akan menggelar pemilihan kepada daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Berbagai organisasi masyarakat pun ramai-ramai menentang pelaksanaan Pilkada.

Namun, Pemerintah memastikan gelaran 'pesta rakyat' ini akan tetap berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sehingga, tidak berpotensi menjadi klaster baru penularan virus corona.

Beberapa partai politik menanggapi kritikan publik terkait gelaran Pilkada 2020 di masa pandemi.

PDI Perjuangan (PDI-P) menjawab anggapan Pilkada digelar dengan mengorbankan rakyat memilih dalam kondisi darurat.

Baca: Jika ada Sanksi Tegas, Peserta Pilkada Bakal Pikir Ulang Langgar Protokol Kesehatan

Baca: Sejumlah Cakada Meninggal Akibat Covid-19, Pengamat: Ini Pilkada yang Dipaksakan dan Cenderung Nekat

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada pemimpin yang ingin mengorbakan rakyatnya.

Terlebih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini.

Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru ingin melindungi rakyat.

Yakni dengan cara memberikan kepastian terkait pemimpin daerah.

"Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto dalam webinar bertajuk 'Corona dan Benang Kusut Pilkada 2020', Sabtu (10/10/2020).

"Kita pahami bagaimana Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sosok yang berasal dari rakyat," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Baca: KPU Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada

Baca: Epidemiolog UI : Pilkada 2020 Risiko Tinggi Penularan Covid-19 dan Sulit Patuhi Protokol Kesehatan

Ia menambahkan, Pilkada 2020 digelar untuk memberikan kepastian di tengah krisis pandemi Covid-19.

Terutama dalam memberikan pemimpin yang memiliki legalitas untuk bisa mengambil kebijakan strategis bagi rakyat.

"Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi," ujar dia.

Kendati demikian, dia menegaskan, pelaksanaan pilkada serentak harus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Tetapi syaratnya kita harus membangun disiplin total, kerjasama menyeluruh."

"Karena itu saya mengingatkan bahwa persoalan pokok kita di dalam pilkada," kata Hasto.

PAN khawatir partisipasi publik menurun

Sementara PDI-P membantah anggapan mengorbankan rakyat, PAN mengkhawatirkan soal partisipasi publik yang akan menurun.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan berdampak pada turunnya partisipasi masyarakat.

"Ya memang ada kemungkinan bahwa partisipasi masyarakat akan rendah."

"Itu salah satu harus diantisipasi dari pelaksanaan Pilkada di tengah-tengah pandemi Covid-19," kata Eddy dalam sebuah diskusi secara virtual, Sabtu (10/10/2020).

Baca: Catatan Bawaslu: Kampanye Online di Pilkada Serentak 2020 Sepi Peminat

Eddy mencontohkan, pelaksanaan Pilkada di Queensland, Australia yang digelar di masa pandemi mengalami penurunan partisipasi publik, meski diterapkan sistem denda.

Penurunan jumlah partisipasi masyarakat, kata Eddy, juga terjadi dalam Pilkada di Prancis.

"Ini adalah hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait Pilkada ini," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Berdasarkan hal itu, Eddy meminta, para pasangan calon dapat menarik suara publik melalui kampanye yang kreatif dan berkualitas secara daring dan door to door.

Baca: Kampanye Daring di Pilkada Serentak 2020 Paling Sepi Peminat, Hanya 14 Persen

Baca: Pilkada Serentak 2020 Masuk Masa Kampanye, Maruf Amin Ingatkan Soal Netralitas ASN

"Jadi enggak usah lagi kita memanggil khalayak ramai dikumpulkan suatu tempat dikumpulkan di lapangan luas."

"Lalu kita berorasi, mari kita datangi masyarakat kita sapa masyarakat satu-satu dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, partainya telah menginstruksikan agar pasangan calon dan tim pemenangan dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.

"(Jika tidak), kami tidak bisa membayangkan jika suatu kepala daerah terpilih dengan tingkat partisipasi masyarakat 20 atau 25 persen misalnya."

"Tentu legitimasi yang bersangkutan memerintahkan sah tapi legitimasinya rendah," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Sania Mashabi/Haryanti Puspa Sari)