Pilpres 2019

Pesan Politik Elektoral Dibalik Pidato Kenegaraan Jokowi

"Jadi, nuansa-nuansa politisasi identitas yang disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan 2018 sama sekali tidak memiliki daya rusak," lanjutnya

Pesan Politik Elektoral Dibalik Pidato Kenegaraan Jokowi
Agus Suparto/Fotografer Istana Kepresidenan
Presiden Joko Widodo saat membacakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi melihat ada pesan politik elektoral dibalik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang dibacakan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/8/2018).

"Pesan-pesan elektoral tetap terselip dalam pidato Jokowi, yang pada intinya merangkul umat Islam, memajukan ekonomi Islam, dan mendorong peran ulama dalam mengatasi pandangan-pandangan keagamaan radikal," ucap Hendardi dalam keterangannya.

Baca: Jokowi Ajak Masyarakat Kembali pada ‎Semangat Persatuan Tanpa Membedakan SARA

Jokowi juga menyelipkan pesan elektoral penting, yakni mempercepat penyelesaian pelanggaran kasus-kasus HAM masa lalu, suatu agenda yang selama 4 tahun hanya tertulis dalam Nawacita tetapi tidak ada tindakan nyata yang terukur.

Menurut Jokowi, nuansa merangkul umat yang ditunjukkan Jokowi bisa saja dipandang sebagai hal biasa, karena kapasitasnya sebagai Kepala Negara bukan kontestan Pilplres.

Apalagi, lanjut Hendardi, pernyataan tersebut merujuk pada keberhasilan pilkada serentak 2017 dan 2018 yang aman dan damai.

"Secara implisit Jokowi ingin menegaskan bahwa politisasi identitas yang subur di tengah lingkungan intoleran dan radikal bisa dikurangi pada Pilkada 2017 dan 2018 dan berharap tidak juga akan terjadi pada Pemilu 2019," tutur Hendardi.

Meskipun demikian, Hendardi mengatakan pada batas-batas tertentu pernyataan Jokowi juga dapat dikualifikasi sebagai politisasi identitas, sesuatu yang oleh koalisi Prabowo-Sandi amat aktif dimainkan untuk menundukkan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Hendardi mengatakan, politik identitas memang melekat dalam kehidupan politik suatu bangsa, tetapi bisa dihindari daya rusaknya.

"Hal yang terlarang adalah mengeksploitasi politik identitas untuk menundukkan lawan politik dan memperluas konstituensi baru karena praktik ini menegasikan politik gagasan yang semestinya menjadi variabel utama dalam menentukan pilihan," katanya.

"Jadi, nuansa-nuansa politisasi identitas yang disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan 2018 sama sekali tidak memiliki daya rusak," lanjutnya.

Pun, kata Hendardi, Jokowi telah selesai mempraktikkan politik identitas sebagai pertimbangan saat menentukan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden awal Agustus lalu.

Terkait pesan elektoral percepatan pelanggaran HAM, selain ditujukan untuk membangun citra diri sebagai peduli HAM, pidato itu pun, kata Hendardi, mengingatkan publik pada sosok lawan Jokowi, yakni Prabowo Subianto, yang diduga sebagai aktor yang terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997/1998.

Baca: Tifatul Kritik Pidato Jokowi yang Terlalu Banyak Bicara Soal Infrastruktur

"Pesan ini sulit disangkal publik, bahwa Jokowi juga mengeksploitasi ‘ketidakbersihan’ Prabowo Subianto dari dugaan pelanggaran HAM, mengingat janji penuntasan pelanggaran HAM hanya menjadi ritual bagi elit politik menjelang Pilpres," kata Hendardi.

Hal yang sama juga dilakukan kubu Jokowi pada Pilpres 2014. Hendardi mengatakan Pernyataan Jokowi dalam pidato tersebut tidak memiliki bobot yang kuat sebagaimana pernyataan yang diucapkan setiap Kamis oleh keluarga korban dan pegiat HAM dalam aksi Kamisan, yang sungguh-sungguh menghendaki penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved