Breaking News:

Pilpres 2019

PPP: Masalah Gerakan Ganti Presiden bukan pada Tagarnya

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tidak menyalahkan KPU soal gerakan #2019GantiPresiden 2019 yang disebut bukan kampanye.

SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Sejumlah massa saat melakukan aksi #2019 Ganti Presiden di kawasan Jl Indrapura, Minggu (26/8). SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tidak menyalahkan KPU soal gerakan #2019GantiPresiden 2019 yang disebut bukan kampanye.

Hanya saja menurut Arsul yang harus dilihat bukan pada tema atau tagarnya,melainkan pada forum pidato gerakakan tersebut.

"Kalau hastagnya saja, mau itu 2019 ganti presiden atau Jokowi dua periode itu tidak atau bukan merupakan bagian kampanye oleh komisoner KPU. Tetapi kan namanya hastag itu diikuti dengan sebuah gerakan yang membentuk forum, forumnya itu ya forum pidato," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/8/2018).

Baca: DPR akan Minta Pandangan KPU dan Bawaslu Soal Gerakan #2019GantiPresiden

Dalam forum pidato tersebut biasanya akan disampikan isi gerakan tersebut.

KPU menurut Arsul harus cermat apakah dalam forum tersebut ada unsur kampanye atau tidak.

"Nah Kita liat pidatonya ada tidak disitu unsur kampanye, definisi kampanye, ada tidak misalnya ujaran kebencian yang bisa dipidana dengan UU KUHP dan UU ITE. Kalau itu disebarkan oleh media elektronik atau ada tidak ada unsur penghinaan. masalahnya ada disitu bukan hastagnya. Ini yang saya kira harus dicermati," katanya.

Selain itu menurut Arsul polemik #2019GantiPresiden juga terletak pada konsentrasi masa.

Kumpulan masa tersebut mendapat pertentangan dari kelompok lain yang berpotensi menimbulakn gesekan.

Ketika gesekan tersebut terjadi maka polisi berhak untuk mebubarkan massa.

"Di sana harus dipenuhi dan di sana punya kewenangan kalau sebuah ekspresi menyatakan pendapat di muka umum menimbulkan gangguan tehadap ketertiban umum memang polisi berhak untuk membubarkan," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved