Pilpres 2019

Sebut Kampanye Damai Dinodai, Fadli Zon Sebut Hak SBY Tak Tandatangani Deklarasi

"Itu hak ya saya kira, apa boleh buat memang ada satu insiden yang seharusnya kita harapkan tidak terjadi," tambahnya

Sebut Kampanye Damai Dinodai, Fadli Zon Sebut Hak SBY Tak Tandatangani Deklarasi
Istimewa
Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi walk out Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari deklarasi kampanye damai yang digelar pada Minggu (23/9/2018), turut disoroti oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Politikus 47 tahun itu menyebut deklarasi kampanye damai telah dinodai oleh insiden dari kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan atribut-atribut secara masif.

Baca: SBY Walk Out, Relawan Demokrat Minta KPU Tak Remehkan Pelanggaran Kecil

"SBY memang agak kecewa juga dengan sebuah peristiwa yang sebetulnya sangat baik untuk memulai proses pilpres dan pemilu damai," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Seperti diketahui, Partai Demokrat tidak menandatangai deklarasi kampanye damai tersebut.

"Itu hak ya saya kira, apa boleh buat memang ada satu insiden yang seharusnya kita harapkan tidak terjadi," tambahnya.

Padahal, Fadli masih ingat betul perjanjian dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahwa tidak ada penggunaan atribut yang mendukung calon tertentu atau parpol tertentu.

"Orangnya pun juga dibatasi, kalau tidak salah hanya 100 orang," tambahnya.

Akan tetapi, pada kenyataannya, Fadli menyebut ada pihak-pihak lain yang melakukan pengibaran bendera secara masif dan mungkin inilah yang disebut Fadli, menyinggung SBY.

"Dalam hal ini saya kira ada Projo, Gojo, dan beberapa kelompok lain yang melakukannya secara demonstratif," ungkap Fadli.

Baca: Bertemu Maruf Amin, Nusron Wahid ingin Kosolidasikan Relawan Ahok

Fadli pun meminta KPU agar menegakkan wibawanya sebagai pihak penyelenggara agar masa kampanye di lain waktu tidak terjadi peristiwa serupa.

"Karena kan aturan mainnya seperti itu disepakati bersama dan harusnya kita pelajari, bisa dilaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan," pungkasnya.

Penulis: Reza Deni
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved