Pilpres 2019

BPN Soroti Kebijakan Maritim Pemerintahan Jokowi

Laksamana purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno menyoroti masalah pembangunan maritim dan masyarakat pesisir pada masa pemerintahan Jokowi.

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Mantan Menkopolhukam Laksamana purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menkopolhukam Laksamana purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno menyoroti masalah pembangunan maritim dan masyarakat pesisir pada masa pemerintahan Jokowi.

Menurutnya sekarang ini banyak kebijakan maritim yang belum diaplikasikan secara baik oleh pemerintahan Jokowi.

Satu di antaranya masalah tol laut.

Pembangunan tol atau sistem distribusi logisitik tanpa henti yang tujuannya untuk menekan biaya distribusi hingga kini belum diterapkan secara maksimal.

Baca: Hakeem Alaraibi Kecam Pencalonan Kembali Shaikh Salman Sebagai Presiden AFC

"Contoh mengenai masalah tol laut yah, Tol laut ini kan masalah konektivitas yang belum dikerjakan dengan baik," ujar Tedjo dalam diskusi bertajuk. 'menyongsong kejayaan maritim Indonesia bersama Prabowo-Sandi ' di Kawasan Kemang, Jakarta, Selasa, (19/3/2019).

Selain itu, menurut Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi tersebut pemerintah saat ini belum bisa memperhatikan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Baca: KPK Sita Uang dari Ruangan Menag, Fadli Zon: Jika di Luar Negeri Mundur

Saat ini banyak nelayan yang belum sejahtera dan tidak tersentuh program bantuan pemerintah.

"Tinggal di pesisir pantai belum semua bisa terjangkau kesejahteraanya. Kemudian juga soal perikanan belum juga sesuai dengan apa yang diharapkan dengankepemtingan rakyat," katanya.

Mantan Jenderal Angkatan Laut itu mengatakan Prabowo-Sandi berupaya untuk memperbaiki masalah kemaritiman di Indonesia, terutama meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Baca: Komentari Kedekatan Wijin dan Gisel Serta Gempi, Ivan Gunawan Bandingkan dengan Gading: Cakepan Ini

Satu di antaranya dengan memperbaiki regulasi area operasi penangkapan ikan, dan penggunaan alat tangkap ikan.

"Masalah kebijakan sektor atau area penangkapan harus diselesaikan. Kemudian alat tangkap dan sebagainya yang membebani nelayan ini harus diselesaikan," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved