Pilpres 2019

Prabowo-Sandi Buka Kemungkinan Legalkan Cantrang Untuk Tangkap Ikan Bila Terpilih dalam Pilpres 2019

Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi membuka kemungkinan melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan Cantrang oleh nelayan.

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Mantan Menkopolhukam Laksamana purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi membuka kemungkinan melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan Cantrang oleh nelayan.

Saat ini pemerintah melarang nelayan menggunakan cantrang, meskipun larangan tersebut kemudian ditangguhkan setelah mendapat protes dari nelayan.

Baca: Moeldoko dan HKTI Sampaikan Dukungan Kepada Jokowi di Istana

"Bisa jadi (dilegalkan), karena cantrang ini digunakan nelayan cukup lama, kenapa bagaimana ini harus kita cari solusinya," kata Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno dalam diskusi di Kawasan Kemang, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Menurut mantan Menkopolhukam tersebut, Prabowo-Sandi fokus pada kesejahteraan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Baca: BPN Akui Program Sandiaga Uno Sama dengan Kartu Pra Kerja Maruf Amin, Adian Napitupulu Terbahak

Satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yakni dengan mempermudah para nelayan bekerja.

"Masalah kalau perikanan itu masalah regulasi, kemudian masalah kebijakan sektor atau area penangkapan harus diselesaikan. Kemudian alat tangkap dan sebagainya yang membebani nelayan ini harus diselesaikan," katanya.

Sebelumnya pemerintah melarang para nelayan menggunakan sejumlah alat tangkap, salah satunya cantrang dalam kegiatan operasionalnya.

Baca: Vietnam Gunakan Teknologi Baru untuk Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia U-23

Larangan penggunaan cantrang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti lalu mengeluarkan surat edaran 72 tahun 2016 tentang pembatasan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, mulai Juli 2017.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved