Pilpres 2019

BPN Minta Kapolres Garut Diberi Sanksi Berat

Kapolres Garut tersebut menurut Arief sudah mencederai demokrasi. Kapolres juga sudah tidak mengindahkan intruksi Kapolri untuk bersikap netral.

BPN Minta Kapolres Garut Diberi Sanksi Berat
Tribun Jabar/Firman Wijaksana
Capres 02, Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Darussalam, Kecamatan Wanaraja, Garut, Sabtu (9/3/2019). Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Berkunjung ke Pondok Pesantren Darussalam, Prabowo Subianto: Saya Tak Minta Dukungan, Cuma Berharap, http://jabar.tribunnews.com/2019/03/09/berkunjung-ke-pondok-pesantren-darussalam-prabowo-subianto-saya-tak-minta-dukungan-cuma-berharap. Penulis: Firman Wijaksana Editor: Ravianto 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Arief Poyuono angkat bicara mengenai dugaan adanya pengarahan dukungan dari Kapolres Garut AKBP Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Arief Kapolres tersebut harus dicopot dari jabatannya, dan tidak boleh diberi kenaikan pangkat hingga 10 tahun.

"Kapolres yang seperti ini harus di copot dan dikasi hukuman yang berat untuk tidak naik pangkat selama 10 tahun .sebab Polisi yang seharusnya adalah Garda depan untuk menciptkan demokrasi yang jujur ,bersih dan adil kok malah memihak kepada Joko Widodo - Maruf Amin dan malah memerintahkan anak buahnya berbuat engga bener," ujar Arief, Senin, (1/4/2019).

Kapolres Garut tersebut menurut Arief sudah mencederai demokrasi. Kapolres juga sudah tidak mengindahkan intruksi Kapolri untuk bersikap netral.

"Sudah jelas Pak Joko Widodo Dan Kapolri selalu setiap ada perhelatan Pilkada mengatakan dan memerintahkan anggota Polri harus netral, netral, dan netral," katanya.

Menurut Arief bila Kapolres Garut tersebut tidak dipecat, maka masyarakat akan khawatir netralitas kepolisian khususnya di wilayah Garut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia meminta kepada Kapolri untuk mengganti Kapolres Garut tersebut.

Baca: TMP Jawa Barat Ajak Anak Muda Garut Menangkan Jokowi-Kiai Maruf

"Akibatnya nanti jika Kapolres Garut tidak dipecat maka bisa terjadi kecurangan dan intimidasi yang dilakukan oleh Kepolisian Garut dalam Pileg dan Pilpres," katanya.

Sebelumnya dilansir dari Tribun Jabar, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, yang menyebut adanya arahan untuk mendukung capres 01, Jokowi, dibantah Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna.

Budi Satria Wiguna menyebut tudingan itu tidak berdasar. Menurutnya, mutasi yang dilakukan kepada Sulman sudah sesuai dengan aturan. Apalagi Sulman sudah cukup lama menjadi Kapolsek.

"Itu tidak berdasar (mutasi karena berfoto dengan tokoh 02). Setiap bulan kami kumpulkan para kapolsek tapi hanya membicarakan soal pengamanan," ujar Budi Satria Wiguna saat ditemui di rumah dinas Kapolres Garut, Minggu (31/3/2019).

Pengumpulan para kapolsek setiap bulan, lanjutnya, hanya untuk membicarakan penanganan kerawanan. Terutama menjelang Pemilu 2019. Apalagi Garut memiliki wilayah yang cukup luas.

"Garut ini rawan konflik dengan intensitas kriminal tinggi. Jadi wajar langkah-langkah pencegahan harus dilakukan," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved