Pilpres 2019

CEO KSI Sumaryoto: Jangan Libatkan Polri ke Politik Praktis!

Ia diminta komentar soal fenomena ketidaknetralan Polri dalam Pilpres 2019 yang akan digelar pada 17 April mendatang.

CEO KSI Sumaryoto: Jangan Libatkan Polri ke Politik Praktis!
Tribunnews.com
Drs H Sumaryoto Padmodiningrat MM, Mantan Ketua Komisi IV DPR RI / Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang tinggal menghitung hari, mantan anggota DPR RI yang juga Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Sumaryoto Padmodiningrat mengimbau agar Kepolisian RI (Polri) dikembalikan ke tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya.

“Jangan seret Polri ke politik praktis,” ucapnya di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Ia diminta komentar soal fenomena ketidaknetralan Polri dalam Pilpres 2019 yang akan digelar pada 17 April mendatang.

Mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz, misalnya, mengklaim bahwa ia dan seluruh Kapolsek di Garut mendapat perintah dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019, namun hal ini dibantah Budi Satria Wiguna.

Baca: Maruf Amin Cerita Soal Jokowi yang Mengaku Orang Desa dan Bukan Anak Orang Kaya

Lalu, Kapolres Kota Bima, NTB, AKBP Erwin Ardiansyah yang mengklaim namanya dicatut dalam sebuah grup Whatsapp.

Dalam grup itu, nama Kapolres Kota Bima dituduh memerintahkan Kapolsek agar memasang baliho Jokowi-Maruf Amin.

Bila fenomena itu benar, kata Sumaryoto, maka Polri bukan saja mencederai demokrasi, melainkan juga motto Polri sendiri, yakni “Promoter” (Profesional, Modern, dan Terpercaya).

“Sebab itu, harus diusut apakah klaim-klaim itu benar atau tidak. Jika benar Polri berpihak, maka harus dikenakan sanksi. Sebaliknya, jika klaim itu tidak benar, atau Polri difitnah, maka pelakunya juga harus diproses secara hukum,” jelasnya.

Netralitas Polri, jelas Sumaryoto, sudah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni, pertama, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; kedua, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih; dan ketiga, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Secara internal, lanjut Sumaryoto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan telah menerbitkan Surat Telegram No STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tertanggal 18 Maret 2019 di mana ada 14 poin larangan bagi anggota Polri yang wajib dipedomani untuk menjaga perilaku netral.

Polri, tegas Sumaryoto, harus dikembalikan ke tupoksinya, sesuai Pasal 13 UU Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “Jadi, Polri jangan sampai terlibat politik praktis, misalnya dukung-mendukung calon tertentu, karena kalau sudah begitu, netralitas Polri akan bias,” paparnya.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved