Klarifikasi KPK Terhadap Ucapan Prabowo tentang Data Kebocoran Anggaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Namun tiga hari yang lalu, lanjut Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Hal itu ia ungkapkan saat berpidato di kampanye rapat akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019). 

Menanggapi itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Baca: Punya Kisah Seram, Rumah Ini Laku Meski Dibanderol Rp 3,6 Miliar

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, hal itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh. Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

Baca: Inilah Surat SBY yang Sebut Kampanye Akbar Prabowo Hari Ini Tidak Lazim

"Itu ngitungnya kira-kira begini, nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah sekarang kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.

Menurut Pahala, apabila Indonesia seandainya meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.

"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," katanya.

Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah. Dari contoh tadi, ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya. Meski demikian, KPK belum memiliki kajian seberapa besar rasio pajak Indonesia harus ditingkatkan.

"Jadi cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita sama dengan Skandinavia, kan Amerika (Serikat) aja enggak setinggi Skandinavia gitu ya. Nah saya cuma mau bilang yang 10 persen terlalu rendah gitu maksudnya. Tapi berapa yang benarnya enggak pernah kita assest. Berapa pastinya kita belum tahu," papar Pahala.

Kebocoran anggaran

Sebelumnya Prabowo juga mengatakan, jika dihitung selama lima tahun ke depan, maka kebocoran anggaran mencapai Rp 10.000 triliun. 

Menurut Prabowo, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat membangun ratusan pabrik untuk menyejahterakan rakyat. "Bayangkan lima tahun lagi yang hilang Rp 10.000 triliun. Bayangkan berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPK Klarifikasi Pernyataan Prabowo soal Data Kebocoran Anggaran 

Tanya wartawan

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluhkan media massa yang dianggap tidak adil dalam memuat pemberitaan terhadapnya.

Hal itu dikatakan Prabowo saat berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Awalnya, Prabowo sempat bergurau saat berpidato dan menyapa awak media yang meliput kampanye akbar. "Ini media mana? Antum (kalian--Red) dari mana?" ujar Prabowo sambil menunjuk ke arah wartawan yang mengarahkan kamera ke arahnya.

Baca: Kampanye Akbar, Prabowo Tirukan Gaya Pidato Tokoh Politik

Sesaat kemudian, Prabowo melanjutkan kata-katanya dengan menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyapa media massa. "Ini aku lagi menyapa kamera televisi,", kata Prabowo.

Namun, di tengah-tengah pidatonya, Prabowo kembali menyinggung wartawan dan media massa yang menurutnya sering memberitakan yang tidak benar mengenai dirinya.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Minggu 7 April 2019: Gemini Jalin Ikatan Emosional, Cancer Lagi Kacau

Prabowo meminta kamera televisi tak hanya menampilkan dirinya. Dia meminta kamera televisi juga menayangkan ribuan pendukung yang hadir dalam kampanye akbar.

Prabowo mengatakan, banyak media yang tertarik kepadanya karena menunggu dia salah berbicara. Menurut Prabowo, beberapa media juga ada yang memelintir ucapannya.

Baca: 7 Artis Terkenal Ini Akhirnya Alih Profesi jadi PNS, Ada yang Jabatannya Sudah Lumayan Tinggi

Prabowo kemudian bercerita tentang pengalamannya saat berkampanye di Padang, Sumatera Barat, pada awal April lalu. Menurut Prabowo, salah satu media massa televisi memberitakan bahwa Prabowo telah ditinggal oleh pendukungnya.

"Orang ada ratusan ribu, aku saja sampai enggak bisa keluar, tapi dibilang Prabowo ditinggal sama pendukung. Betul enggak itu? TV mana tuh?" Kata Prabowo.

Kasus Ahmad Dhani

Kasus hukum yang menjerat musisi Ahmad Dhani menjadi salah satu poin yang disebutkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Saat beridato dalam Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019), Prabowo Subianto menyinggung kasus hukum yang menimpa suami Mulan Jameela ini.

Seperti diketahui, mantan suami Maia Estianty, Ahmad Dhani sedang menjalani proses hukum.

Dan saat ini pentolan Dewa 19 ini mendekam di Rutan Medaeng, Sidoarjo.

Baca: 6 Ucapan Prabowo di Kampanye Akbar di GBK: Tegur Pendukung hingga Antum Darimana?

Awalnya, Prabowo Subianto menyinggung soal kondisi penegakan hukum saat ini yang dianggap tidak mendukung proses demokrasi.

Menurut Prabowo, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.

Namun, menurut Prabowo, saat ini orang yang menyampaikan kritik dan pendapat malah dipenjara.

Menurut Prabowo, salah satunya adalah Ahmad Dhani.

"Tapi sekarang Ahmad Dhani meringkuk di penjara. Hai hakim yang memberi ketidakadilan pada rakyat. Jangan kira kau tak dicatat," ujar Prabowo. (Kompas.com)