Pilpres 2019

Lembaga Survei Dapat Dipidana Jika Tayangkan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB

KPU RI menegaskan Lembaga Survei dapat dipidana jika menayangkan Hitung Cepat sebelum Pukul 15.00 WIB

Lembaga Survei Dapat Dipidana Jika Tayangkan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB
KOMPAS.com/Devina Halim
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan saat ditemui di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, menegaskan lembaga survei baru dapat mengumumkan hasil hitung cepat dua jam setelah berakhirnya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat (WIB) atau pada pukul 15.00 WIB.

"Dalam undang-undang (UU Pemilu,-red) diatur jelas terkait kapan lembaga survei mengumumkan hasil survei. Dijelaskan lembaga survei baru boleh mengumumkan hasil survei dua jam setelah kegiatan penghitungan dan pemungutan suara di TPS, WIB," kata Wahyu, saat dikonfirmasi, Selasa (16/4/2019).

Dia meminta lembaga survei mematuhi ketentuan itu. Sebab, dia menegaskan, terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak melanggar aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca: Kian Menggeliat Seperti Apa Gerakan Hijrah di Indonesia?

"Kita harap lembaga survei mematuhi ketentuan tersebut karena ada sanksi pidana berdasarkan UU," tambahnya.

Sanksi pelanggaran aturan tersebut diatur dalam Pasal 540 ayat (1) yang berbunyi, "pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta (delapan belas juta rupiah)."

Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak gugatan uji materi terkait aturan publikasi hasil survei dan hitung cepat pada Pemilu 2019. Sidang digelar di gedung MK, Selasa (16/4/2019).

Baca: Perjuangan KPU Cari Lokasi TPS di Wonokerto Ketika Seluruh Wilayah Terendam Rob, Ini Videonya

Publikasi hasil hitung cepat atau quick count pada waktu pemungutan suara baru dapat diumumkan pada pukul 15.00 WIB.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim konstitusi, Anwar Usman pada sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Selasa (16/4/2019).

Hakim konstitusi menilai pengaturan quick count baru dapat dipublikasikan dua jam setelah pemilu di wilayah Indonesia bagian Barat (WIB) selesai itu tidak menghilangkan hak masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved