Pilpres 2019

Berawal dari Surat SBY, Mungkinkah Kubu Prabowo-Sandi Pecah Kongsi?

Gelagat pecah kongsi di kubu Prabowo-Sandiaga. Mulai dari surat SBY hingga sikap PKS yang percaya hasil quick count

Berawal dari Surat SBY, Mungkinkah Kubu Prabowo-Sandi Pecah Kongsi?
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers terkait perolehan suara di exit poll internal tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). Pada keterangan pers tersebut Prabowo mengklaim dirinya mengungguli pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin. (Tribunnews/Jeprima) 

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, Andre Rosiade menepis anggapan adanya ketidaksolidan dari kubu mereka.

Baca: Andi Arief: Saya Berharap Pak Amien Rais Tak Usah Sok Jago Nantang-nantang SBY

Jelas dia, pihaknya sangat solid dan seluruh hal yang dilakukan sesuai dengan konstitusi.

"Kita sangat solid. Pak Prabowo sudah menegaskan cara-cara BPN adalah cara konstitusional jauh dari kekerasan," tukasnya.

Isi Surat SBY kepada Kadernya 

Presiden ke 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ikut serta memberikan responnya pasca Pilpres 2019.

Respon dari SBY tersebut ia tuliskan dalam sebuah surat.

Baca: Politisi Senior Demokrat: Klaim Kemenangan Pilpres Berpotensi Ganggu Ketertiban

Mengutip dari Kompas.com, surat tersebut berisikan tentang instruksi untuk seluruh pengurus dan juga kader-kader partai Demokrat.

SBY yang juga merupakan ketua Umum dari Partai demokrat juga memberikan instruksi untuk pejabat pasca Pilpres 2019 saat ini.

Dalam sebuah isi surat tersebut ada 4 poin penting yang di sampaikan oleh SBY.

Baca: UPDATE Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi Vs Prabowo Terbaru Hari Ini, dari 35 Wilayah Pemilih

Mengenai kabar pemberitaan Surat SBY ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

"Ya (benar surat dikirimkan SBY)," ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara yang dilansir oleh Kompas.com.

Dalam surat tersebut utamanya ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan serta waketum Demokrat.

Tak hanya itu saja, Surat tersebut juga di tembuskan kepada Komandan Kogasma Partai Demokrat.

4 Poin Penting dalam surat yang ditulis SBY tersebut antara lain mengenai Situasi Pasca Pemilu 2019 hingga mengenai ketengan-ketegangan situasi yang berkembang kearah bahaya.

Berikut ini 4 Poin Penting mengenai Isi Surat tersebut yang tribunnews kutip dari kompas.com:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita,

saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat,

untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi

dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan,

segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Kendati demikian mengutip dari Tribunnews Jakarta ada hal penting lainnya.

Selain instruksi 4 poin penting mengenai surat tersebut juga ada instruksi lainnya.

Instruksi tersebut mengenai arahan dari SBY untuk sementara waktu para petinggi atau Pejabat Partai Demokrat agar sementara waktu kembali ke WP41.

Mengutip dari Tribunnews Jakarta, WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta.

Instruksi tersebut pun juga diutamakan untuk para pejabat yang saat ini tengah 'berdinas' di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Amir Syamsuddin yang dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam, membenarkan adanya arahan SBY tersebut.

“Benar itu, benar. Intinya di butir dua.'

"Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” kata Amir.

Ditanyakan lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, dia enggan memaparkannya.

“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” tambahnya.

Baca: BPN Prabowo-Sandi : Kami Siap Kalah atau Menang Asal Pemilu Jujur dan Adil

Ditanyakan apakah arahan itu berarti pengurus dan kader Demokrat ditarik dari BPN Prabowo-Sandi, Amir menolak menjabarkannya.

“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya. (Amriyono Prakoso/Kompas.com)

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved